CianjurNEWS (21/4) Sejumlah 538.790 suara atau 36,7 persen hak pilih dari daftar pemilih tetap (DPT) 1.468.859 orang di Kabupaten Cianjur tidak menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur-wakil gubernur (Pilgub) Jawa Barat 13 April lalu.

Jumlah itu diperoleh dari penghitungan suara rekapitulasi hasil akhir Pilgub Jawa Barat Kabupaten Cianjur yang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Cianjur, Sabtu (19/4).

Pasangan yang diusung koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (HADE) memimpin dengan 316.993 suara atau 36 persen. Selanjutnya pasangan yang diusung koalisi tujuh partai Agum Gumelar dan Nu’man Abdul Hakim (AMAN) dengan 301.395 suara atau 35 persen.

Kemudian urutan terakhir dari pasangan yang diusung koalisi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat Danny Setiawan dan Iwan R Sulandjana (DA’I) sebanyak 253.410 suara atau 29 persen.

Penghitungan itu juga mencatat suara sah mencapai 871.798 suara, surat suara tidak sah 58.115. Warga yang menyalurkan hak pilih mencapai 929.913 orang atau 63,3 persen.

Rekapitulasi surat suara akhir dimulai pukul 08:30 WIB dan berakhir pukul 13:00 WIB dengan dihadiri Asda I Pemkab Cianjur H Ade Sanusi, Kepala Dinas Sosial dan Kependukan Catatan Sipil H Rusli Hartono, dan Kapolres AKBP Yaya Ahmudiarto.

Hadir juga Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten dan Kecamatan, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan tiga saksi pasangan calon gubernur (cagub) serta calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Barat.

Penghitungan juga langsung dilihat oleh masing-masing perwakilan tim kampanye di antaranya dari DA’I diwakili Ari Sahridar, AMAN Iwan Permana dan HADE Ahmad Fauzi.

CianjurNEWS(21/4)Setengah badan jalan sepanjang 75 meter di Kecamatan Pagelaran, Cianjur selatan ambrol setelah diguyur hujan dalam satu pekan terakhir.

Jalan penghubung Cianjur utara dan delapan kecamatan di Cianjur selatan itu mengakibatkan mobilitas warga yang biasa melintasi jalan tersebut terancam lumpuh. Posisi jalan dengan lebar 5 meter itu berada di titik 80 kilometer dari arah Cianjur kota.

Sekarang jalan itu hanya bisa dilalui kendaraan roda dua sementara angkuatan umum (angkum) masih bisa dipaksakan tapi cukup berbahaya. Belum ada perbaikan terhadap jalan yang ambrol itu.

Warga setempat menyebut longsor tejadi dua hari sebelum hari pemilihan gubernur Jawa Barat (13/4). Peristiwa pada malam hari ketika lokasi sekitar diguyur hujan lebat. Kondisi yang tanah yang labil merupakan salah satu potensi utama hingga badan jalan ambrol pada kedalaman 15 meter.

"Di daerah tersebut memang rawan longsor bahkan sudah beberapa kali terjadi peristiwa yang sama," tutur Ahmad (42) warga setempat kepada Radar, kemarin.

Kecamatan yang mengalami gangguan berupa penurunan mobilitas arus kendaraan di sekitarnya yakni Tanggeung, Cijati, Agrabinta, Leles, Cibinong, Sindang Barang, dan Cidaun. Penjualan hasil bumi menuju wilayah Cianjur kota menjadi terganggu karena khawatir kendaraan terjerumus ke jurang.

Pantauan Radar dan Tagana Cianjur, Pemkab Cianjur sampai saat ini belum melakukan upaya perbaikan. Di lokasi longsoran hanya terlihat beberapa warga dan kader Tagana setempat yang berusaha mengatur arus kendaraan.

Hingga berita ini diturunkan longsoran di sekitar jalan tersebut terus terjadi dan dikhawatirkan bila hujan turun jalan semakin terkikis habis

CianjurNEWS(21/4) Dua warga Kampung Jamesewu, Desa Kalapanunggal, Kecamatan Cikadu, Cianjur selatan terbawa arus sungai Cigugur Minggu (20/4) pagi. Korban masing-masing Apud bin Jajam (55) dan istrinya Sonilah binti Ajun (45).

Jasad Apud sudah ditemukan namun jasad istrinya hingga berita ini diturunkan belum ditemukan.

Informasi yang dihimpun Radar, pasangan suami istri itu berniat pergi ke ladang sekitar pukul 06:30 WIB. Untuk menuju ladang mereka harus melewati sungai Cigugur yang arusnya cukup deras.

Kondisi yang demikian rupanya tidak dihiraukan oleh Apud dan Sonilah. Mereka tetap nekad menyeberang sungai. Ketika menyeberang tiba-tiba air sungai tiba-tiba meluap hingga keduanya terbawa arus.

Kejadian itu bersamaan saat sebagian besar warga setempat akan memulai aktifitasnya ke ladang dan sawah miliknya. Korban diketahui terbawa arus oleh tetangganya yang kebetulan berpapasan saat akan menyeberang sungai.
"Kebetulan saat itu ada warga yang melihat kejadian itu," tutur Mulyana (40) tokoh masyarakat setempat kepada Radar, kemarin.

Saksi mata kemudian berteriak dan meminta tolong kepada masyarakat setempat. Sayang, kedua korban dengan cepat diseret arus yang cukup deras. Warga berusaha melakukan pencarian dan mencoba menyusuri sungai sejauh puluhan kilometer. Upaya mereka tak sia-sia dan akhirnya berhasil menemukan tubuh Apud tersangkut di bebatuan.

"Saat ditemukan nyawa Apud tidak bisa tertolong karena sudah lama di air. Sementara Sonilah hingga saat ini belum ditemukan. Warga masih terus mencari jasadnya," ujar Mulyana.

Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Cianjur Moch Toha mengaku mendapat laporan dari warga Cikadu terkait dua warga setempat yang terbawa arus sungai dan pihaknya langsung mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian.

CianjurNEWS(16/4) Tim kampanye pasangan Agum Gumelar-Nu'man Abdul Hakim (AMAN) Kabupaten Cianjur menemukan selebaran yang memojokkan pasangan itu dengan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) di Kampung Cipalasari, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong.

Barang bukti dan saksi telah diamankan oleh tim advokasi AMAN usai melakukan investigasi. "Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada Panwaslu setempat dan mereka langsung memeriksa salah seorang warga yang diduga menyebarkan selebaran provokasi itu," ungkap Fahmi Wahab, anggota Tim Advokasi AMAN kepada wartawan, kemarin.

Fahmi menyebut identitas penyebar selembaran dilakukan oleh oknum HN yang merupakan pengurus salah satu partai di Kecamatan Cibinong. "Kami akan memantau terus perkembangan kasus ini hingga ditangani pihak kepolisian," ujarnya.

Sekretaris Umum DPC PPP Kabupaten Cianjur Dadang A Zainudin menyayangkan perbuatan tersebut karena mencoreng Pilgub Jabar yang demokratis. "Kami ingin menuntaskan kasus yang bisa mencoreng citra partai yang selama ini mendapat simpati dari warga Cianjur selatan," terangnya.

Sementara Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Cianjur RK Dadan SN saat dikonfirmasi terkait tudingan kadernya terlibat dalam kasus itu langsung membantah keras. Dia mengatakan hanya salah faham.

"Akibat panasnya suasana Pilgub sehingga hal-hal yang tidak perlu dibesar-besarkan malah diramaikan tanpa alasan yang jelas. Dengan ini saya nyatakan tidak ada kejadian seperti itu," tegasnya.

Dadan menjelaskan kejadian sebenarnya berawal dari temuan HN (kader PKS) tentang selebaran tersebut. Kemudian melaporkan sekaligus menyerahkan bukti selembaran yang memojokkan pasangan AMAN di Cibinong. Tetapi tindakan ini disalahartikan dan HN dianggap yang menyebarkannya.

CianjurNEWS(16/4) Mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di pinggir Jalan Raya Bandung di Kampung Rawa Bango Desa Hegramanah Kecamatan Karangtengah, Cianjur, kemarin.

Informasi dihimpun Radar, mayat bayi yang diperkirakan berusia 7 bulan itu ditemukan Adi (24) pemulung yang sedang mencari barang-barang rongsokan sekitar pukul 05:30 WIB. Mayat bayi itu ditemukan di dekat bongkahan sampah.

"Saat melirik ke sebelah kanan dia (Adi, red) langsung kaget karena melihat sesosok bayi dibungkus kain," tutur salah seorang warga menirukan pengakuan Adi kepada Radar.

Adi segera melaporkan penemuan itu kepada warga yang berjualan di pinggir jalan. Tanpa dikomando warga langsung berbondong-bondong datang ingin melihatnya. Petugas dari Polsek Karangtengah yang telah dihubungi warga datang ke lokasi penemuan kemudian memasang garis polisi (police line) sebagi tanda larangan bagi warga masuk ke titik tempat kejadian perkara (TKP).

Tim identifikasi dari Polres Cianjur pun turun melakukan pemeriksaan. Menurut salah seorang petugas Polsek Karangtengah yang enggan namanya disebut, kemungkinan mayat bayi itu dibuang sekitar pukul 02:00 WIB sebab terlihat tubuh korban masih segar.

Warga lain mengungkapkan, tengah malam sekitar pukul 01:00 WIB sempat melihat kendaraan sedan berwarna putih bolak-balik. Sesaat kemudian kendaraan tersebut berhenti di TKP namun tidak lama lagi langsung pergi menuju ke arah Bandung

CianjurNEWS(16/4) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Cianjur kecewa kepada Pemkab Cianjur yang kurang merespon pengajuan tambahan anggaran penyaluran logistik Pilgub Jabar senilai Rp172 juta dari APBD 2008 yang hingga kemarin tidak terwujud.

Kekecewaan itu dilontarkan Ketua KPUD Cianjur Choerul Anam yang mengancam akan mundur jika anggaran itu tidak segera dicairkan. "Saya sangat kecewa atas sikap Pemkab, khususnya Bagian Keuangan Setda, masa anggaran sebesar itu tidak bisa dicairkan, ini kan untuk kelancaran penyaluran logistik Pilgub Jabar," sesal Choerul kepada Radar, kemarin.

Choerul mengaku anggaran sebesar itu sangat dibutuhkan dan KPUD tidak bisa mengambil dari dana lain sebab aturan penggunaan anggaran cukup rumit dan harus seizin dari KPU Provinsi Jawa Barat. "Permintaan tambahan anggaran ke Pemkab itu untuk penyaluran logistik terutama ke wilayah Cianjur selatan karena secara ekonomis,membutuhkan dana cukup besar," paparnya.

Choerul menilai kebutuhan anggaran itu menyangkut ribuan orang yakni petugas yang mendistribusikan logistik dari PPK, PPS, dan TPS. Proses mengurus pencairan anggaran yang diusulkan itu sejak awal dan dari sisi kebijakan mulai tingkat Bupati, Sekretaris Daerah sudah tidak ada masalah.

"Masalahnya ada di tingkat teknis yaitu di Bagian Keuangan. Anggaran itu bukan berupa bantuan tapi sudah masuk APBD dan disahkan DPRD serta lengkap ada RKA. Tapi kenapa petugas teknis tidak bisa menentukan skala prioritas padahal KPU ini jelas salah satu institusi negara," tegasnya.

Pihaknya kemungkinan tidak akan mencairkan anggaran tersebut. Pasalnya hari H sesuai kebutuhan anggaran itu sudah terlewat. Apabila nantinya direalisasikan, pihaknya kesulitan dalam mendistribusikannya. "Bukan itu, saja, resikonya juga besar, kalau itu didistribusikan, kami khawatir tidak sampai sasaran," tegasnya.

CianjurNEWS(16/4) Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre III Cianjur menyiapkan cadangan beras khusus 100 ton sebagai langkah antisipasi kebutuhan penanggulangan bencana alam. Cadangan beras itu disiapkan bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah III Bogor.

"Cadangan beras itu khusus disiapkan bila ada permintaan dari pemerintah setempat, salah satunya untuk bantuan bagi para korban yang terkena bencana alam," ujar Wakil Kepala Bulog Subdivre Cianjur Roy Rahmadi kepada Radar, kemarin.

Bulog juga telah menyiapkan penguatan stok bagi kelancaran penyaluran raskin. Kebutuhan pemerintah daerah bisa dibantu bila beras nanti melebihi persediaan cadangan yang telah disiapkan.

Bulog bisa melayani dengan syarat pemerintah setempat harus mengajukan permohonan ke gubernur terlebih dahulu dan gubernur meneruskan ke Bulog. “Setelah itu beras baru bisa dikeluarkan," jelas Roy.

Mengenai jumlah dan daerah mana saja yang telah menggunakan beras cadangan tersebut, Bulog belum menerima permintaan dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Bulog sedang melakukan penguatan stok beras untuk memenuhi kebutuhan penyaluran raskin dengan cara pengadaan beras lokal melalui saluran satgas, mitra kerja, dan UPT-PGB. Selain itu mendatangkan tambahan stok melalui move regional atau nasional sehingga bisa memenuhi kebutuhan raskin tiga bulan ke depan.

"Bila dihitung jumlah kebutuhan raskin di Kabupaten Cianjur rata-rata 3.000 ton. Ketahanan stok yang kami miliki saat ini bisa memenuhi kebutuhan penyaluran selama tiga bulan," tandas Roy.

CianjurNEWS(16/4) Sebagian pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur diketahui absen (bolos) saat apel pagi kemarin. Sikap kurang disiplin yang ditunjukkan oleh mereka itu kemudian mendapat kritikan dari anggota DPRD Kabupaten Cianjur Moch Toha.

Toha menuding tidak mungkin sebagian pegawai yang absen mengikuti apel pagi itu bisa mengerjakan pekerjaannya secara baik kalau tingkat disiplinnya juga tidak baik.
“Ketika apel pagi banyak pegawai yang di luar menunggu usai apel. Mereka ada yang makan-makan di warung kopi dan ada juga yang ngobrol sesama pegawai," kritik Sekretaris Komisi I DPRD Cianjur ini ketika ditemui Radar, kemarin.

Toha menginginkan seharusnya saat apel pagi dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh bupati, wakil bupati atau sekda untuk membuat efek jera kepada pegawai agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Cara lain yakni absensi sendiri harus dilihat dan dicatat oleh masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Bila terbukti pegawai yang suka mangkir ketika apel maka mereka harus diberi sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. “Sebab, kalau tidak demikian mereka akan keenakan," tegas Toha.

Peran sekda sangat diharapkan dan wajib proaktif dalam mengatasi persoalan ini sebagai pembina aparatur pemerintah daerah. Sikap tegas sekda pun sangat dibutuhkan untuk mengobati perilaku sering mangkir oleh pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur.

Sumiati (34) pedagang nasi di dekat kompleks perkantoran Pemkab Cianjur memprotes tidak sepantasnya PNS yang digaji rakyat mbalelo dan kerap mangkir. Dia tak menampik hampir setiap pagi ada pegawai Pemkab Cianjur yang nongkrong di warungnya ketika masih jam kerja dan apel pagi.

"Hampir setiap pagi sekitar pukul 07:00 WIB saat apel dimulai ada beberapa pagawai yang makan di sini. Saya juga tidak bisa berbuat banyak meski mereka salah," ujarnya.

Sekda Cianjur H Maskana Sumitra yang berusaha dimintai keterangan terkait masalah itu, hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi

CianjurNEWS(16/4) Hari kedua penghitungan suara Pilgub Jabar yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (HADE) masih memimpin. Hingga Senin sore (14/4) pukul 18:00 WIB, pasangan ini telah mengumpulkan 245.370 suara (37,13%).

Pasangan Agum Gumelar-Nu'man Abdul Hakim (AMAN) berada di urutan kedua dengan perolehan 221.402 suara (33,50%) dan urutan ketiga pasangan Danny Setiawan-Iwan R Sulanjana (DA'I) dengan 194.034 suara (29,36%). Jumlah suara itu diperoleh dari 40 persen jumlah pemilih yang telah masuk ke KPUD Cianjur.

Pasangan HADE meraih kemenangan di 17 kecamatan sementara dua kecamatan lagi belum diketahui. Sementara hasil penghitungan suara 'tabulasi' di Kantor DPD PAN Cianjur, pasangan DA'I meraih 238.127 suara (29,27%), AMAN 273.248 suara (33,59%), dan HADE 302.208 suara (37,15%). "Kemenangan ini hasil konsolidasi tim (HADE) yang benar-benar solid," ungkap Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Cianjur Decky Hendarsyah kepada Radar, kemarin.

Kebahagian di tubuh tim HADE berbanding terbalik dengan tim DA'I. Wakil Ketua Tim Kampanye DA'I Rudi Syachdiar mengaku kecewa banyak warga yang tidak menerima kartu pemilih dan surat panggilan mencoblos (form C6).

"Dari catatan kami, hampir 30 persen warga tidak terdaftar. Hanya ada sekitar 50 persen warga yang datang ke TPS. Kami kecewa atas kondisi itu dan Pemkab Cianjur serta KPUD harus bertanggung jawab," tegas Rudi kepada Radar, kemarin.

Sementara itu tim sukses pasangan AMAN Cianjur, Saep Lukman pun mengungkapkan kekecewaannya. Dia mengatakan puluhan ribu warga yang berhak memilih di Kabupaten Cianjur tidak menerima kartu pemilih.

“Kami meragukan penyelenggaraan Pilgub dan mendesak agar Pilgub Jabar diulang dan dinyatakan batal demi hukum," kata Saep melalui short message service (SMS) atau layanan pesan singkat yang diterima Radar kemarin.

CianjurNEWS(11/4) Kepolisian Resort (Polres) Cianjur kemarin memusnahkan 8.990 botol minuman keras (miras) berbagai merek dengan menggunakan stomwals di lapangan Prawatasari Joglo, Cianjur.

Ribuan botol miras yang dimusnahkan merupakan hasil razia dari operasi rutin penyakit masyarakat (pekat) 2008 oleh jajaran Polres Cianjur dan Polsek.

Hadir dalam pemusnahan tersebut Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh, MUI, unsur Muspida, anggota DPRD, para kepala SKPD, dan tokoh masyarakat.

Kapolres Cianjur AKBP Yaya Ahmudiarto mengatakan tujuan pemusnahan miras untuk memberikan efek jera kepada para penjual, pengedar dan pengguna miras.

"Ini baru sebagian dan hasil operasi lainnya masih berada di luar. Walaupun sedikit mudah-mudahan kegiatan ini bisa membuat efek jera para pelaku dan penggunan miras," harap Yaya usai pemusnahan ribuan botol miras, kemarin.

Jajaran Polres Cianjur pun sangat menginginkan bantuan dari masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan peredaran miras. Yaya melihat peredaran miras sudah sangat mengkhawatirkan karena telah masuk ke pelosok-pelosok desa dan dijual secara terang-terangan.

"Saya berharap semua pihak bisa ikut mencari solusinya. Kami tidak bisa mencari siapa yang salah, yang jelas ini sangat merugikan semua pihak," tegas Yaya sambil menyatakan kesiapan membantu Pemkab Cianjur bila membuat peraturan daerah tentang miras.

Tekad memberantas peredaran miras di Cianjur oleh Polres disambut baik Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh. Dia menyatakan berterima kasih kepada jajaran Polres Cianjur atas kerja kerasnya dalam memerangi peredaran miras.

Tjetjep mengingatkan penyakit masyarakat ini penangannya tidak hanya bisa dilakukan oleh muspida. "Penanganan harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat," imbaunya

CianjurNEWS(11/4) Sejumlah 9.161 guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur menerima rapel tunjangan mulai hari ini. Besaran tunjangan rata-rata Rp 100 ribu/bulan per orang atau Rp 1,6 juta/16 bulan yang diambil di Bank Jabar Cabang Cianjur.

Total nilai tunjangan yang disalurkan ialah Rp 13,3 miliar yang bersumber dari APBN senilai Rp 9,8 miliar dan APBD Cianjur Rp 3,5 miliar.

Tunjangan itu dirapel enam bulan terhitung sejak Januari 2007 hingga April 2008. Keterlambatan pembayaran disebabkan proses pengajuan pencairan. "Sebetulnya kita telah berupaya sejak tahun lalu namun baru April ini dicairkan," ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur H Djadajng Sofwan Haris melalui Kepala Bagian Keuangan Ahmad Halim kepada Radar di kantornya, kemarin.

Pencairan tunjangan itu diambil langsung oleh yang bersangkutan ke Bank Jabar atau bisa pula diambil secara kolektif oleh Bendahara Cabang Dinas P dan K masing-masing kecamatan. Pengambilan menggunakan cek khusus yang telah dibagikan ke masing-masing bendahara cabang dinas serta ada juga yang sudah ditransfer ke rekening.

Jumlah PNS sesuai daftar yang menerima tunjangan yakni guru SD 5.899 orang, SMP 1.006 orang, DPK SMP 22 orang, SMA 379 orang, SMK 164 orang, DPK SMA/SMK 90 orang, dan 5 orang guru kelas jauh. Kemudian kepala sekolah TK/SD 1.298 orang, SMP 71 orang, dan SMA/SMK 45 orang sementara penilik 61 orang, pengawas 117 orang dan pengawas mata pelajaran 21 orang.

Besaran tunjangan yang diterima sangat variatif, yakni golongan III Rp 45.000, gol IV Rp 56.000, Kepsek TK/SD gol III dan golongan IV Rp 83.000, Kepsek SMP golongan III Rp 79.000, dan gol IV Rp 103.000. Selanjutnya Kepsek SMA gol III Rp 95.000, gol IV Rp 103.000, Pengawas TK/SD gol III Rp 79.000, gol IV Rp 92.000, pengawas mata pelajaran gol III Rp 106.000, dan gol IV Rp 120.000.

Dinas P dan K sedang berupaya mengajukan dana tunjangan bagi 85 kepala sekolah berstatus PNS yang bekerja di sekolah swasta. Namun, bagi 1.900 CPNS yang baru diangkat awal tahun 2008 belum diberikan dana tunjangan.

"Kita telah mengajukan tunjangan bagi kepsek swasta yang tidak menerima dana tunjangan dari pusat. Mudah-mudahan pada bulan ini sudah bisa disalurkan," harap Halim.

CianjurNEWS(11/4) Empat pohon di jalur Cianjur-Cipanas tumbang akibat terjangan angin kencang disertai hujan lebat kemarin sore. Empat pohon itu berada di lokasi berbeda dan usianya sudah puluhan tahun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu namun arus lalulintas yang melintasi jalur tersebut sedikit terganggu.

Empat pohon yang tumbang itu masing-masing di Kampung Gunung Lanjung Desa Cijedil Kecamatan Cugenang tepatnya di depan Rumah Makan Ayam Bakar. Kemudian di Kampung Palalangon Desa Ciberem Cugenang, Kampung Ciherang Desa Ciberem Cugenang, dan Kampung Gombong Desa Pacet Kecamatan Pacet. Pohon-pohon tersebut masing-masing tiga pohon mahoni dan satu pohon mangga.

Kejadian itu sekitar pukul 15:00 WIB saat hujan deras mengguyur disertai angin kencang. “Cuaca yang buruk itulah yang membuat empat pohon tumbang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, hanya saja aktifitas pengguna kendaraan sedikit terganggu," tutur Ketua Operator Roder PU Bina Marga UPCA Cisokan Ciranjang, Mahmudin (53) kepada Radar di lokasi kejadian.

Jalan yang sempat macet akibat tumbangnya empat pohon kembali normal sekitar pukul 17:00 Wib setelah pohon-pohon itu disingkirkan oleh petugas penanganan bencana alam, PU Bina Marga dan dibantu masyarakat setempat.

Miftah (60) pemilik Ayam Bakar Cianjur di Kampung Gunung Lanjung Desa Cijedil Kecamatan Cugenang menuturkan, saat kejadian seluruh karyawannya sedang bekerja seperti biasa. Namun, mereka tiba-tiba terkejut kemudian panik ketika pohon yang tepat berada di depan rumah makan tersebut tumbang.

"Namun beruntung pohon mangga yang kira-kira usianya 30 tahun itu tidak ke jalan melainkan roboh ke samping," ujar Miftah.

CianjurNEWS(11/4) Warga di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur mengeluhkan jalan di wilayahnya yang setiap diperbaiki hanya dalam waktu singkat kembali rusak. Mereka menuding pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur tidak peduli kepada kerusakan jalan itu.

Jalan itu tidak hanya dilalui angkutan umum dalam kota (angkot) 06A/B tapi juga bus umum sehingga potensi kerusakan lebih cepat terjadi.

"Kami sangat kecewa kepada Pemkab Cianjur yang memperbaiki jalan di Maleber selalu setengah-setengah dengan menambal jalan hanya yang berlubang," keluh H Efendi S (54) tokoh masyarakat Maleber kepada Radar, kemarin.

Dia mengaku pernah pegawai Pemkab Cianjur melakukan perbaikan jalan di wilayah itu namun hanya dilakukan di beberapa tempat yang dianggap rusak sedangkan jalan lainnya tidak diperbaiki.

Selang beberapa bulan sesudah diperbaiki, jalan kembali berlubang. "Kekuatan jalan Maleber hanya untuk angkot sedangkan sekarang bus juga melewati jalan ini," ujar Efendi.

Keluhan yang sama diungkapkan Muhidin M (34) supir angkot 06A. Ia mengaku sangat terganggu oleh jalan yang banyak lubang. Dia pun berharap kepada Pemkab Cianjur segera memperbaiki jalan dengan cara dihotmiks secara permanen.

"Harapan supir angkot 06A/B seperti itu (segera diperbaiki dengan cara dihotmiks, red) apalagi sekarang ada bus yang melewati jalur ini. Pemkab Cianjur harus segera mendengar aspirasi kami dan warga setempat," harap Muhidin.

CianjurNEWS(11/4) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cianjur dianggap belum tersosialisasikan secara luas sementara program tersebut sangat membantu masyarakat miskin dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Program Keluarga Harapan di Cianjur baru terbentuk dua kecamatan yaitu Karangtengah dan Sukaluyu. Kemudian untuk tahun 2008 ada penambahan sekitar lima kecamatan meliputi Cipanas, Pacet, Gekbrong, Campaka Mulya, dan Cijati.

"Saya sering mendengar bahwa ada PKH namun saya tidak mengerti apa itu PKH dan maksud program tersebut untuk apa?" ujar H Wawan (45) tokoh masyarakat Cianjur kepada Radar, kemarin.

Wawan menghendaki seharusnya Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Cianjur dan dinas terkait lainnya menyosialisasikan tentang PKH kepada masyarakat secara luas. Sebab, hal itu penting untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam program itu.

Dedin S (34) warga Kecamatan Karangtengah Cianjur pun mengaku di Kecamatan Karangtengah sudah ada program PKH. Namun, karena kurang tersosialisasikan secara menyeluruh sehingga saat pencairan pada bulan lalu sempat terjadi kekecewaan.

Dia mencontohkan proses pencairan pada masyarakat yang masuk kriteria PKH ada kelebihan pembayaran dan kekurangan pembayaran. "Kemudian masyarakat yang menerima uang itu merasa kebingungan harus dikemanakan jumlah uang kelebihan. Sebaliknya mereka mempertanyakan kekurangan pembayaran," ungkap Dedin.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Cianjur H Rusli Hartono yang hendak dikonfirmasi koran ini kemarin tidak berada di ruang kerjanya.

CianjurNEWS(11/4) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dinilai kurang memperhatikan para penarik delman dan becak yang mangkal di wilayah kota Cianjur. Harga sembilan bahan pokok yang meroket tinggi, membuat penarik angkutan tradisonal tersebut mengeluh. Ditambah persaingan dengan para pengendara ojek dan angkutan umum kota (angkot) yang semakin kompetitif. Menurut data yang dihimpun Radar, jumlah penarik becak di Cianjur mencapai 1500 becak dan 500 delman. Mereka mangkal tersebar di wilayah kota Cianjur, meliputi Jalan Shanghai, Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan HOS Cokroaminoto-Mangunsarkoro serta Pasar Induk Cianjur.

Dulloh (56) penarik Delman yang mangkal di Shanghai mengatakan, usaha yang digeluti hampir 20 tahun itu tidak membuat penghasilannya bertambah. Penghasilannya menurun drastis hingga 50 persen dalam lima tahun terakhir.

Dia mengaku, pada 2003 setiap hari meraup penghasilan sebesar Rp50 ribu. "Sedangkan saat ini satu hari dapat membawa uang Rp25 ribu. Uang tersebut belum untuk biaya sehari-hari, perawatan delman dan lain-lain. Kalau dihitung-hitung total bersih yang dibawa ke rumah Rp 9 ribu," keluhnya.

Dia menyebutkan, dengan jumlah uang itu hanya bisa memberi makan anak istri. Itu pun sangat kurang, sebab harga bahan pokok saat ini tinggi. "Kami tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa meratapi nasib ini dan berharap dari Pemkab Cianjur ada perhatian yang serius kepada nasib kami," tuturnya.

Keluhan juga dilontarkan Mulyadi S (61) penarik Becak di Pasar Induk Cianjur. Dia mengaku, penghasilan tidak seperti dulu. Pada tahun–tahun sebelumnya penghasilan satu hari bisa membeli berbagai keperluan yang cukup, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan saat ini hanya bisa untuk makan saja.

Warga Kelurahan Pamoyanan ini menambahkan, para tukang becak merasa ketakutan dengan persaingan kendaraan modern. Hal itu diakui, karena setiap hari tingkat pengguna becak mengalami penurunan.

"Kalau seperti ini terus ditakutkan, para tukang becak akan guling tikar. Kalau ini tejadi, saya tidak memiliki pekerjaan yang lain," ujar bapak lima anak ini.

Dapatkan Kaos ini melalaui Diklat Blog Khusus Guru Tanggal 20 April 2008 dan 13 Mei 2008

Bukan Hanya itu anda juga akan mendapatkan ID Card CBC, Sertifikat Keanggotaan CBC, Sertifikat Pelatihan, dan CD Bahan ajar Blog dari CBC dan WSI .

Informasi pendaftaran Hub. Asep Nurdin Abas di MTs. Islamiyah Sayang Cianjur
Kontak 08156309231

Kunjungi Blog Teachernet Cianjur Disini

CianjurNEWS (5/4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berupaya merehabilitasi 200 SD yang kondisinya rusak berat dari 400 unit yang mengalami nasib sama.

Dinas P dan K menegaskan akan menggunakan anggaran rehabilitasi sesuai peruntukannya. Sekolah yang tahun sebelumnya sudah mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) maka tahun ini tidak lagi mendapat bantuan.

"Kami telah berupaya melakukan penambahan lokal sebanyak 171 unit di 51 sekolah, rehabilitasi 10 kelas, pembangunan perpustakaan 2 unit dan membangun 4 unit sekolah baru (USB)," ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur H Djadjang Sofwan Haris kepada Radar, kemarin.

Selain rehabilitasi, program sekolah gratis juga terus dikembangkan sebagai komitmen dari visi dan misi Cianjur lebih cerdas. Angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) daerah ini pun setiap tahun terus meningkat yang dibuktikan oleh semakin tingginya siswa masuk SMP.

Djadjang membantah posisi APK dan APM Kabupaten Cianjur berada di peringkat 25 dari kabupaten lain sebab data yang dipakai Dinas Pendidikan Jawa Barat masih data lama.

Berdasarkan data perkembangan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun pada Dinas P dan K tahun 2006-2007, APK yang awalnya hanya 77,49 persen saat ini mencapai 95,40 persen dan APM yang semula 70,20 persen menjadi 83,56 persen.

“Keberhasilan itu diperlihatkan dengan ada SMP Cerdas Seatap yang terdapat di 83 sekolah dan daya tampung siswa sekitar 2.270 siswa. Siswa Terbuka di 29 sekolah dengan jumlah siswa 1.170 orang, Kelas Jauh di 47 sekolah dengan jumlah siswa 3.760 orang, SD-SMP Seatap di 5 sekolah mencapai 200 siswa, dan sekolah rakyat di 9 sekolah dengan jumlah siswa 270 orang,” papar Djadjang.

Pada bidang pendidikan luar sekolah (PLS) antara lain program pontren cerdas di 64 pontren dengan jumlah 1.851 wajib belajar dan pontren Depag Wajar Dikdas mencapai 2.440 wajib belajar. Kemudian pusat kegiatan belajar mandiri (PKBM) di 46 tempat dengan 5.300 siswa.

Sementara output program Wajar Dikdas sebanyak 14.396 siswa telah tertampung di SMP dan setingkat SMP atau 86,45 persen. Siswa yang belum tertampung sebanyak 6.383 siswa atau 13,55 persen.

CianjurNEWS(5/4) Keluarga tenaga kerja wanita (TKW) asal Cianjur Karmila bin Ojak (20) warga Kampung Pasir Gentong RT 02/03, Desa Panyusuhan, Kecamatan Sukaluyu masih menunggu ganti rugi dari bekas majikan korban di Tabuk, Arab Saudi. Karmila dikabarkan meninggal pada Desember 2007 yang diduga akibat penganiayaan dari sang majikan.

Keluarga korban meminta ganti rugi senilai 50.000 real Arab Saudi atau sekitar Rp128,1 juta (kurs 1 real = Rp2.562). Permintaan itu telah disampaikan melalui perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) PT Putra Alwini di Jakarta yang memberangkatkan Karmila.

Informasi yang dihimpun Radar, Karmila berangkat ke Arab Saudi pada Juli 2007 lewat PT Putra Alwini dengan sponsor Maman warga Danasuta, Desa Ciharashas, Cilaku, Cianjur. Awal keberangkatan Karmila oleh keluarganya diketahui dalam kondsii sehat.

Karmila berangkat menggunakan ijazah SD milik kakaknya, Karmini. Karmini juga mengadu nasib sebagai TKI tapi dengan tujuan Kuwait. "Dia berangkat terpaksa memakai ijazah Karmini sebab ijazahnya hangus terbakar," tutur Ojak (45) orangtua Karmila kepada Radar di rumahnya, kemarin.

Setelah dua bulan bekerja di Arab Saudi, Karmila tidak sedikit pun mengeluh. Tapi, saat menginjak bulan ketiga tepatnya pada Desember 2007, tiba-tiba keluarga mendapat informasi Karmila meninggal. Kabar selanjutnya yang diterima Karmila telah dikuburkan pada 15 Desember 2007 di Arab Saudi.

"Saya minta ganti rugi kepada majikan Karmila senilai 50.000 real namun uang sejumlah itu sampai saat ini belum juga diterima. Saya pun menanyakan kembali tapi jawabanya tidak pasti," keluh Ojak.

Saefudin (26) suami korban mengaku pasrah terhadap nasib istrinya itu. "Saya bingung harus berbuat apa," ujarnya.

CianjurNEWS(5/4) Sekitar enam ratus ribu anak dibawah usia 12 tahun di Kabupaten Cianjur terancam polio jika tidak segera diantisipasi sejak dini melalui imunisasi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menjanjikan ratusan ribu anak itu akan diberikan imunisasi secara bertahap. Kesadaran orangtua yang masih rendah untuk mengimunisasi anaknya kemudian ditemukan dalam tiga tahun terakhir penderita polio mencapai 48 orang. Angka tersebut meliputi tahun 2005 terdapat 26 kasus, 2006 ada 8 kasus, dan 2007 tercatat 14 kasus.

"Pada tahun ini baru ditemukan lima penderita di Kecamatan Cidaun dan hingga saat ini kami masih melakukan survei lapangan," ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur dr Ratu Tri Yulia melalui Kasubdin Pencegahan Penyakit dr Amin Amsary

kepada Radar di Bale Praja, kompleks perkantoran Pemkab Cianjur, kemarin.

Jumlah penderita polio itu tersebar di Kecamatan Cianjur, Cibeber, Cugenang, Campaka Mulya, Kadupandak, Pagelaran, Karangtengah, dan Agrabinta. Tidak ada wilayah yang dinyatakan endemik karena syaratnya dalam satu daerah berturut-turut selama tiga tahun ada penderita polio.

Dinas Kesehatan mengaku selama ini telah berusaha melakukan pengecekan ke lapangan terkait temuan penderita lumpuh layuh atau polio. Namun, setelah dicek tidak ditemukan kasus tersebut.

Mengenai kemungkinan memberikan santunan kepada penderita lumpuh layuh di Desa Cibuluh dan Japura, Cidaun, Cianjur selatan, Amin mengatakan hal itu belum bisa dilakukan sebab kelumpuhan yang diderita warga di wilayah itu dialami sejak kecil.

"Tidak ada anggaran khusus untuk penderita, paling hanya imunisasi dan itupun diberikan secara massal," jelasnya.

Sejak 1995 pemerintah telah melakukan kegiatan pekan imunisasi nasional (PIN) yang salah satunya imunisasi polio. Target PIN itu guna menghilangkan polio hingga 0 persen.

CianjurNEWS(4/4) Calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Barat Agum Gumelar - Nu'man Abdul Hakim (AMAN) mengaku prihatin atas aksi sabotase berupa tebar paku di jalan saat keduanya tengah berkampanye di Kabupaten Kuningan, Rabu (2/4) lalu.

Agum menganggap aksi itu tidak terpuji dan bisa dikategorikan kampanye tidak fair. Dia berharap simpatisan AMAN tidak akan berbuat seperti itu.

"Saya prihatin atas aksi tersebut saat kampanye di Kuningan. Saya mengajak pada pihak-pihak tertentu untuk kampanye secara fair," tegas Agum di hadapan ribuan massa AMAN dalam kampanyenya di lapangan Brimob, Cipanas, Cianjur, kemarin.

Mantan Menteri Perhubungan pada era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu juga mewanti-wanti adanya serangan fajar satu hari menjelang pencoblosan Pilgub 13 April mendatang. Agum mengingatkan pendukung dan simpatisannya jangan mau diberi uang kecil lantas memilih yang bukan pilihannya.

Pasangan AMAN yang didukung koalisi tujuh partai ini sepakat memberantas korupsi di Jabar yang akan dimulai dengan membenahi internal kepribadian serta birokrasinya.

Cawagub Nu'man Abdul Hakim menyebut indeks pembangunan manusia (IPM) Jabar saat ini berada pada urutan 14 secara nasional. "Sudah saatnya apabila Jabar mengalami perubahan dan itu harus dimulai dari pribadi dan tekad pemimpinnya. Tekad saya sama dengan Pak Agum, berkomitmen untuk memberantas korupsi. Kalau perlu kami buat MoU dengan kejaksaan dan kepolisian untuk mewujudkannya," tandas Nu'man.

Dia juga berpesan tidak saling ejek dengan pendukung pasangan lain calon gubernur Jabar dan harus berpikir untuk maju bersama. Nu'man sebelumnya pada pagi hari sekitar pukul 08:00 WIB menyempatkan diri mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Cianjur. Dia bersilaturahmi dengan 800 narapidana sekaligus memberikan santunan.

Hadir mendampingi pasangan AMAN kemarin beberapa artis ibukota, antara lain Edo Kondologit, Iis Dahlia, Alam, Veti Vera, Indra Bruggman, Nelly Agustin, Ginanjar, Eman (Empat Sekawan), Edi Brokoli, Decha Star Dut dan sejumlah artis pendatang baru. Mereka menghibur massa AMAN.

CianjurNEWS(4/4)Setelah dikabarkan tiga balita dari delapan warga Desa Cibuluh, Kecamatan Cidaun, Cianjur selatan meninggal dunia akibat menderita kelumpuhan, satu balita lagi di wilayah itu meninggal pada Senin (31/3) lalu. Korban bernama Dewi Lismawati alias Lilis (6) warga Kampung Sinarmulya, Desa Japura, Cidaun.

Jarak Desa Cibuluh, Kecamatan Cidaun dengan Cianjur kota sekitar 200 kilometer. Informasi ini diterima Radar dari tokoh pemuda setempat, Yana Mulyana. Dia siap mempertanggungjawabkan laporan ini. "Saya langsung bertatap muka dengan korban lainnya di lapangan," ujar Yana kepada Radar melalui telepon selulernya, kemarin.

Yana menuturkan, tiga warga yang meninggal itu diketahuinya saat mendatangi Kampung Hegarwangi yang kebetulan sedang diselenggarakan kenduri peringatan 40 hari meninggalnya salah seorang rekannya.

"Ketika ditelusuri ternyata warga yang meninggal pada usia 4 tahun tersebut menderita lumpuh layuh. Itu yang ketiga setelah sebelumnya dua orang yang masih anggota keluarga tersebut meninggal dengan gejala yang sama," jelasnya.

Namun, pernyataan Yana dibantah Camat Cidaun Tata Mutaqin. Dia mengaku tidak ada korban lumpuh layuh di wilayahnya. "Saya sudah menerjunkan tim ke lapangan tapi tidak ditemukan adanya penderita penyakit itu," aku Tata melalui short message service (sms) kepada Radar, kemarin.

Wakil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur dr Dedih Rudiana yang dihubungi pun mengaku belum menerima laaporan adanya lumpuh layuh di Cibuluh, Cidaun. “Korban yang meninggal itu kemungkinan ada penyebab lain jadi belum tentu disebabkan lumpuh layuh," katanya.

Terkait masalah ini, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur merencanakan akan mengunjungi Desa Cibuluh, Kecamatan Cidaun pada Sabtu (5/4) ini untuk mengetahui persis laporan tersebut.

Sebelumnya diberitakan tiga orang warga Kampung Hegarwangi, Desa Cibuluh, Cidaun, Cianjur selatan dikabarkan meninggal akibat lumpuh layuh. Tiga korban yang masih satu keluarga itu rata-rata berumur antara 2-4 tahun. Lima penderita lagi kondisi tubuhnya masih mengkhawatirkan. Dua orang penderita tercatat bernama Yanti (12) dan Iman (9).

CianjurNEWS (4/4) Anggota DPRD Kabupaten Cianjur RK Dadan mengeluhkan jumlah anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) di daerah ini yang sudah semakin banyak. Dia meminta kepada Pemkab segera melakukan pendataan untuk mengetahui apakah mereka warga Cianjur atau dari luar.

"Jika memang orang Cianjur harus diberikan fasilitas dengan baik dan jika sebaliknya maka mereka harus dikirim kembali kepada daerah asalnya," ujar Dadan dari Fraksi PKS yang juga anggota Komisi IV DPRD Cianjur kepada Radar, kemarin.

Dia sangat miris ketika melihat para anjal dan gepeng pada malam hari berteduh di emperan toko sedangkan bila dikaitkan dengan visi Cianjur yang sehat belum menyentuh. Karena itu, Dadan mendesak Pemkab Cianjur segera membentuk peraturan daerah (Perda) yang khusus mengani masalah sosial, rumah singgah, melakukan pembinaan serta pelatihan bagi anjal dan gepeng.

Sementara itu Kasubdin Dinas Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Rita Nanjar Prianti mengaku pihaknya sejak jauh hari sudah melakukan pendataan anjal dan gepeng. Mereka telah diberi fasilitas berupa peralatan belajar bagi anak jalanan sedangkan rumah singgah saat ini belum ada.

Dinas Sosial sudah mengajukan kepada Pemkab Cianjur untuk membuat rumah singgah. "Tapi oleh Pemkab dan DPRD pengajuan itu ditolak," ujar Rita.

Rita menyebut anggaran dari Depsos untuk kegiatan sosial di daerah mencapai Rp 70 juta. Namun, karena Dinas Sosial masih menginduk kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga penyaluran anggaran itu terhambat.

CianjurNEWS (4/4) Setelah menjebloskan Rochman Suwandi bin Suwanda (45) ke tahanan sebagai tersangka penyelewengan anggaran pembangunan pasar hewan senilai Rp 130 juta, Kejaksaan Negeri Cianjur selanjutnya membidik Yayan, pengawas teknis proyek tersebut.

Yayan merupakan pengawas teknis dari Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Cianjur. Penyidik kejaksaan dalam waktu dekat memanggil Yayan untuk dimintai keterangan. Sebelumnya yang bersangkutan sudah memenuhi panggilan tim penyidik kejaksaan namun tidak didampingi kuasa hukumnya sehingga belum diperiksa lebih lanjut.

"Jadi kami tidak akan melakukan pemeriksaan jika yang datang hanya tersangka tanpa ada kuasa hukumnya," jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cianjur H JJ Budi Prastio menjawab pertanyaan Radar terkait pengembangan kasus yang diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 130 juta itu, kemarin.

Yayan sesuai pemeriksaan sebelumnya diduga tidak menjalankan kewajibannya melakukan pengawasan secara fisik pembangunan pasar hewan yang dikerjakan oleh Rochman Suwandi.

Kejaksaan juga tengah melakukan pendalaman dua kasus dugaan korupsi, masing-masing kasus penjualan besi jembatan di Desa Pagermaneh, Kecamatan Tanggeung, Cianjur selatan dengan tersangka H Basuni.

Selain itu kasus penggelapan beras untuk rakyat miskin (raskin) senilai Rp 600 juta di Kecamatan Agrabinta dengan tersangka Kamaludin. "Dua kasus itu akan segera dilimpahkan sebelum akhir April ini," ujar Budi.

CianjurNEWS(2/4)Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur H Choerul Anam memastikan surat suara yang tengah proses sortir tidak akan kurang karena surat suara yang rusak bisa diganti setelah ada pengajuan melalui berita acara ke KPU Provinsi Jawa Barat.

Hingga kemarin KPUD Cianjur mencatat sekitar empat ribuan surat suara yang rusak namun jumlah ini dianggap masih wajar. “Kami menjamin jumlah suara suara mencukupi untuk pemilihan gubernur 13 April mendatang,” ungkap Anam usai menerima kunjungan cagub Agum Gumelar di lokasi sortir BLK Cianjur, kemarin.

Anam sangat apresiatif terhadap kunjungan cagub dan cawagub untuk meninjau proses sortir surat suara sehingga mereka bisa secara langsung mengetahui kesiapan KPUD.

Ketua Divisi Logistik KPUD Cianjur Adhi Susilo menyebut jumlah surat suara rusak mencapai 4.743 lembar dan KPUD segera melayangkan berita acara ke KPU Provinsi untuk meminta penggantian.

Surat suara yang rusak pada hari pertama mencapai 1.260 lembar, hari kedua 1.248 lembar, dan hari ketiga 2.235 lembar. KPUD Cianjur mendapat jatah 1.505.528 lembar surat suara dari KPU Provinsi.

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Cianjur mencapai 1.468.859 orang. Mengacu pada peraturan, surat suara cadangan harus mencapai 2,5 persen dari jumlah DPT atau sekitar 36.721 lembar. Sedangkan sisa cadangan yang ada saat ini hanya 34.109 lembar, berarti KPUD Cianjur kekurangan sekitar 4.743 kertas suara.

Sementara itu, hujan deras yang melanda wilayah Cianjur satu pekan ini membuat sekitar 200 lembar formulir C6 (surat undangan untuk datang ke TPS) yang diterima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bojongpicung mengalami kerusakan setelah terkena hujan Sabtu (29/3) lalu.

"Formulir itu rusak dan kita telah minta diganti ke KPUD Provinsi, begitu juga bagi PPK yang jumlah formulir C6 kurang akan ditambah," jelas Adhi

CianjurNEWS(2/4) Satu unit mobil angkutan umum dalam kota (angkot) jurusan Cianjur-Ciranjang nopol F 1905 YH yang dikemudikan Endang Saepudin (45) terbakar Minggu (30/3) siang sekitar pukul 11:30 WIB di Jalan Raya Bandung Km 6 Kampung Belendung, Desa Ciherang, Karangtengah, Cianjur. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu.

Peristiwa tersebut ikut memacetkan arus lalulintas di sepanjang jalur itu hampir dua jam dengan panjang antrian mencapai lima kilometer. Arus lalulintas bisa kembali normal setelah aparat kepolisian datang mengatur.

Saksi mata kejadian menuturkan sopir angkot tiba-tiba menghentikan mobilnya tepat di seberang jalan dan ketika itu dari bawah angkot muncul percikan api yang selanjutnya menjilat dan menghanguskan seluruh tubuh mobil hanya sekitar 10 menit.

"Kebetulan saya tengah berdiri sambil melihat mobil yang lalu lalang dan tiba-tiba ada angkot Ciranjang berhenti mendadak. Saya pikir mau beli bensin. Tapi usai sang sopir keluar, muncul api dari bawah mobil," tutur Dewi (50) saksi mata kejadian kepada Radar, kemarin.

Dia menceritakan ada tiga orang penumpang yang sempat panik dan langsung keluar kemudian berlarian menjauh dari mobil. Begitu juga sang sopir terlihat panik dan langsung menjauh. Kobaran api tidak sempat dipadamkan oleh warga yang melihat peristiwa itu karena api sangat cepat menghanguskan mobil.

Endang Saepudin (45) sang sopir angkot mengaku kondisi mesin mobil sejak mulai jalan tidak mengalami kerusakan. Namun, saat perjalanan dari Ciranjang mobil sulit distarter.

"Mesin sejak awal tidak mengalami kerusakan, tapi saat sudah jalan dua rit, tiba-tiba mesin mati dan susah dihidupkan. Penasaran saya langsung membuka kursi jok depan untuk mengecek rotaks. Tapi baru saja saya buka, tiba-tiba api menyambar," aku Endang yang terlihat masih shock.

Dia mengaku sudah berusaha memadamkan kobaran api tapi gagal karena kobarannya sangat cepat merembet ke seluruh tubuh mobil. "Majikan saya, Ibu Eneng, sudah mengetahui kejadian ini dan saya hanya bisa pasrah," ujar warga Kampung Jangari RT 01/04, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Cianjur ini.

CianjurNEWS (2/4) Calon gubernur Jawa Barat Agum Gumelar yang diusung oleh koalisi PDIP dan PPP kemarin mengunjungi keluarga almarhum (alm) Supriyanto Sujono (43), Sekretaris DPC PDIP Cianjur yang tewas saat mengendarai mobilnya Sabtu (29/3) lalu.

Agum juga menyempatkan melihat proses sortir surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Cianjur di Balai Latihan Kerja (BLK) Jalan Abdullah Bin Nuh, Joglo, Cianjur.

Agum meluncur dari Bandung dan tiba di Cianjur sekitar pukul 09:00 WIB. Menurut jadwal, Agum akan menggelar kampanye terbuka di lapangan Merdeka Kota Sukabumi dan lapangan Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

Ai (30) istri mendiang (alm) Supriyanto Sujono menerima langsung kedatangan Agum beserta rombongan di kediamannya di Kampung Hegarmanah RT 02/05, Desa Sindangasih, Karangtengah, Cianjur. Ikut mendampingi Agum Tim Sukses AMAN Cianjur, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Rudy Harsa Tanaya, Ketua PAC PDIP dan PPP Kecamatan Karangtengah beserta ratusan simpatisannya.

Agum dan Rudy berbincang sekitar 30 menit bersama Ai dan keluarga. Mereka sempat meneteskan air mata dan menyatakan ikut belasungkawa atas meninggalnya Supriyanto yang turut menyukseskan perjuangan pasangan AMAN.

"Beliau (Supriyanto Sujono, red) meninggal saat bertugas untuk kepentingan calon pasangan ini (AMAN, red). Kalau di tentara beliau gugur dalam tugas. Ini bisa memicu semangat bagi yang lain dan bagi PDIP almarhum seorang pahlawan," ujar Agum usai bertemu keluarga almarhum.

Saat ditanya jumlah santunan yang diberikan kepada keluarga almarhum Supriyanto, Agum menolak dengan alasan hal itu tidak baik untuk disampaikan.

Agum yang didampingi istri Linda Agum Gumelar, menantu yang juga pebulutangkis nasional Taufik Hidayat, dan artis dangdut Ikke Nurjanah selanjutnya mengunjungi KPUD Cianjur untuk melihat proses sortir surat suara.

Ketika tiba di lokasi sortir di BLK Cianjur, Agum disambut Ketua KPUD Cianjur H Chaerul Anam dan anggotanya. Agum di tengah kunjungan itu menyapa petugas sortir yang spontan disambut tepuk tangan riuh. Sebagian besar di antara petugas sortir langsung menyalami Agum dan kaum hawa sempat meminta dicium.

"Saya ingin melihat Pak Agum dari dekat, eh kali ini tanpa disangka-sangka ada di hadapan saya. Bahkan ada Mas Taufik (Taufik Hidayat, red) dan Ikke Nurjanah, wah senangnya saya bisa bersalaman," ujar Eneng (23) petugas sortir.

CianjurNEWS(31/3) Empat galian C di Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur terpaksa ditutup oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur selama satu bulan ini.

Empat galian C itu yakni atas nama pemilik H Abas di Desa Mekargalih, milik PT Nuansa Jaya Jasa (NJJ), milik Ir Irianto dan milik PT Ralena.

Wakadis PSDAP Cianjur Tatang melalui Kasubdin Pertambangan Endang Suparman membenarkan penutupan empat galian C itu terkait tidak memiliki izin. Lokasi galian telah dipatok bersama petugas dari Satpol PP Pemkab Cianjur.

"Mereka sebelumnya sempat diberi peringatan namun tidak mengindahkannya," jelas Endang di sela-sela konferensi pers di gedung eks Bappeda Cianjur, kemarin.

Endang menjelaskan penutupan bukan kewenangan PSDAP tapi sudah menjadi kewenangan pihak Kantor Satpol PP Cianjur selaku aparat yang berhak menertibkan pelanggar Perda.

Jumlah pertambangan umum dan galian C di wilayah Kabupaten Cianjur ada 36 galian. Dari jumlah itu 34 merupakan galian C yang memiliki surat izin pertambangan daerah (SIPD). Pemilik perizinan ini tergantung potensi bahan galian yang ada.

Pemilik izin kuasa pertambangan (KP) golongan A dan B hanya dua perusahaan yang saat ini beroperasi, yaitu PT CKP di Kecamatan Campaka dan PT ALA di Kecamatan Sindangbarang. "Meski memiliki izin KP namun jenis tambang yang digali khusus yang telah ditentukan sesuai aturan," jelasnya.

Sebelumnya galian C untuk bahan baku keramik di areal perkebunan PT Sukawarna Bumi Lestari (SBL) di Kampung Kokot ditutup Polda Jabar 11 Maret 2008 sebagai langkah memperlancar penyidikan. Penutupan itu kontan membuat protes ratusan penambang.

Usaha pertambangan atas nama H Ade Surapriatna itu merupakan usaha pertambangan bahan galian Feldspar dengan izin usaha SIPD No 503/2970/DPSDA&P tanggal 8 September 2003. Saat ini kegiatan pertambangan tidak berjalan sejak penutupan.(

CianjurNEWS (31/3) Jajaran Polres Cianjur ikut memantau bencana alam yang kerap terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kabupaten Cianjur dan mereka sudah menyiapkan tim penyelamat jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Kesiapan itu diungkapkan Kabag Ops Polres Cianjur AKP Apriyanto di sela-sela acara gelar pasukan pengamanan Pilgub Jawa Barat di lapangan Prawatasari Joglo, Rabu (26/3) lalu.

"Dalam musim hujan saat ini bencana alam berupa tanah longsor dan air meluap bisa sewaktu-waktu terjadi namun kami selaku aparat telah siap bersama-sama dengan TNI dan Pemkab untuk terjun ke lapangan menanganinya," ungkap Apriyanto.

Salah satu upaya kesiapan yakni di Polsek Pacet karena di wilayah itu termasuk daerah rawan bencana tanah longsor. "Memang tidak memiliki tim search and rescue (SAR) secara khusus, namun ada pasukan yang sudah terlatih untuk membantu hal itu," jelasnya.

Polres juga telah mengimbau kepada seluruh jajaran di tingkat Polsek untuk terus memantau kondisi alam meski tidak ada perintah khusus. Tapi, menurut Apriyanto, bantuan secara panggilan hati akan lebih baik sehingga tidak perlu menunggu perintah.

Jajaran Polres Cianjur juga terus berupaya melakukan koordinasi dengan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Pemkab Cianjur.

Satu pekan pasca meluapnya sungai Cinangsi di Desa Cinangsi Cikalongkulon, sungai itu kembali meluap pada Rabu (26/3) malam dan beberapa rumah terendam. Sebelumnya 15 rumah di bantaran sungai itu terendam setinggi 2 meter. Meski tidak ada korban jiwa tapi beberapa alat rumah tangga milik warga terbawa arus deras.

CianjurNEWS(31/3) Sebagian pelajar SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA di Cianjur yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) dihantui perasaan was-was oleh standar nilai kelulusan UN yang dinaikkan pemerintah pusat semula 5,25 menjadi 5,5.

Lastri siswi Kelas 3 SMPN 4 Cianjur mengaku was-was dan belum siap menghadapi UN dengan minimal nilai kumulatif cukup besar. "Tahun lalu nilai standar UN 5,25 banyak yang tidak lulus, apalagi saat ini bakal ada kenaikan, wah pasti berat," keluhnya kepada Radar, kemarin.

Pelajar lainnya Irawan, siswa Kelas 3 SMAN 1 Cilaku menyatakan tidak siap jika pemerintah menaikkan standar nilai kelulusan UN. Dia menilai pemerintah tidak melihat realitas. Misalnya, sekolah di Cianjur selatan yang jaraknya cukup jauh dengan Cianjur kota fasilitasnya sangat minim.

Kekhawatiran pelajar ini dianggap tidak dilandasi alasan yang kuat. Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur (DPKC) U Awaludin mengharapkan kenaikan standar nilai kelulusan UN bisa memacu motivasi pelajar untuk terus belajar lebih giat lagi.

Rencana pemerintah menaikkan standar nilai kelulusan UN juga harus dibarengi dengan sistem pembelajaran dan fasilitas yang memadai, khususnya bagi sekolah yang berada di wilayah terpencil. "Guru pun harus diberi materi pembelajaran lebih," harap Awaludin.

Kepala Dinas P dan K Cianjur H Djadjang Sopyan Haris membenarkan tahun ini standar nilai kelulusan UN terjadi kenaikan. Namun, saya belum bisa menyebutkan kenaikan itu," ucap Djadjang.

Sementara itu pemerintah akan menambah mata pelajaran (mapel) yang diujikan. Pada tingkat SMP dari empat mapel yang diujikan ditambah IPA. Tingkat SMA mapel UN jadi enam dengan penambahan berbeda-beda di kelas IPA dan IPS.

Pada kelas IPA ditambah Fisika, Kimia, dan Biologi. Sementara IPS ditambah Sosiologi, Geografi dan Ekonomi. Khusus untuk SMK dibolehkan menambah mata pelajaran sesuai spesialisasi di sekolah bersangkutan.

CianjurNEWS(31/3) Desakan sekelompok mahasiswa yang menginginkan Perda Gerakan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) sebaiknya dicabut tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Salah satu yang menolak keinginan itu ialah Gerakan Reformis Islam (Garis) Kabupaten Cianjur.

Gerakan ini menilai jika Perda Gerbang Marhamah dicabut akan lebih banyak membuka peluang bagi masyarakat melakukan tindakan negatif. "Diberlakukan Perda Gerbang Marhamah masih banyak orang melakukan maksiat, apalagi jika Perda itu dicabut, apa tidak akan miris nantinya?" ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Garis Cianjur Dede Sopyanudin kepada Radar, kemarin.

Dede menyebut Perda Gerbang Marhamah telah lolos di Departemen Dalam Negeri setelah melalui proses yang cukup panjang dari berbagai masukan elemen masyarakat. Perda ini dikeluarkan untuk mengarahkan masyarakat untuk berbuat yang lebih baik lagi sesuai norma agama dan kesusilaan.

Perda Gerbang Marhamah pernah dijadikan sumber bahan untuk pembuatan disertasi oleh pegawai Pemkab Cianjur. "Karena itu, jika dicabut, maka saya tidak setuju sekali," tegas Dede.

Menjawab masalah Perda tidak ada sanksi tegas, anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) itu mengatakan tinggal menunggu komitmen Bupati. Pemerintah Kabupaten Cianjur juga harus respon mengenai Perda Gerbang Marhamah. “Salah satunya ditindaklanjuti oleh Bupati melalui surat keputusan (SK) yang isinya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perda itu," saran Dede.

CianjurNEWS(31/3) Anggaran penyaluran logistik pemilihan gubernur-wakil gubernur (Pilgub) Jawa Barat masih dikeluhkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Agrabinta, Cianjur selatan. Pasalnya, medan yang ditempuh dalam penyaluran logistik ke beberapa desa cukup sulit dijangkau sehingga anggaran yang disediakan sangat tidak mencukupi.

Ketua PPK Agrabinta Tedi menyayangkan minimnya anggaran penyaluran logistik dari PPK ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya Rp 100 ribu untuk satu kali penyaluran.

Dia menyebut ada enam desa dengan jarak terjauh 15 kilometer yang harus melewati sungai Cisokan dan Cibuni dengan menggunakan sampan. Enam desa itu yakni Bunisari, Mulya Sari, Sinar Sari, Bojong Kaso, Sinar Laut, dan Neglasari.

"Untuk ke TPS yang berada di enam desa itu kalau menggunakan ojek satu kali jalan ongkosnya mencapai Rp 100 ribu karena tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Bahkan ada dua desa yang harus dilewati menggunakan sampan dengan ongkos Rp 20.000," keluh Tedi saat ditemui Radar di Kantor KPUD Cianjur, kemarin.

Selain penyaluran logistik, jarak tempuh warga yang ingin menyalurkan hak suaranya ke TPS juga cukup jauh. Ada lokasi yang tidak bisa dilewati kendaraan roda karena jalan berbatu.

"Meski begitu, dari tingkat kepedulian warga untuk mencoblos tetap tinggi. Hal itu terlihat dari proses pemilihan umum tahun 2004 dan pilkada tahun 2006," ujar Tedi saraya berharap tahun ini juga akan tetap tinggi.

Terkait anggaran penyaluran logistik khusus di Cianjur selatan, Divisi Logistik KUPD Cianjur Adhi Susilo membenarkan jumlahnya masih tidak mencukupi. Alokasi anggaran itu mengacu pada hasil keputusan KPUD Jawa Barat.

Adhi menguraikan, anggaran penyaluran logistik dari KPUD Cianjur ke PPK senilai Rp500 ribu dan jika pergi-pulang (PP) terhitung Rp1 juta. Kemudian dari PPK ke PPS senilai Rp100.000 dan dari PPS ke TPS Rp30.000.

CianjurNEWS(28/3) Kampanye tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dimulai kemarin dan hari ini dilanjutkan ke beberapa daerah. Pasangan calon nomor urut 2 Agum Gumelar dan Nu'man Abdul Hakim (AMAN) memulai kampanye di wilayah Cianjur hari ini.

Nu'man dijadwalkan siang ini menunaikan shalat Jumat di Masjid Agung Cianjur dan menemui para pedagang di Pasar Induk. Pasangan Agum Gumelar ini juga direncanakan membagi-bagikan bunga untuk rakyat di Bundaran Harimart bersama koalisi perempuan pendukung.

"Besok (hari ini, red) Pak Nu'man akan kampanye di sekitar Cianjur kota dan untuk kampanye berikutnya di wilayah Cianjur selatan," ungkap anggota Tim Sukses AMAN Saep Lukman ketika dihubungi Radar tadi malam.

Kampanye hari ini akan dimanfaatkan Nu'man untuk menarik simpatik masyarakat karena pasangan yang diusung koalisi enam partai ini di Kabupaten Cianjur menargetkan perolehan suara 58 persen.

"Kami optimis pasangan ini akan memperoleh suara sesuai target sebab partai pendukung cukup solid untuk menggolkan AMAN jadi gubernur dan wakil gubernur Jabar," tandas Saep.

Sementara itu Tim Sukses Danny Setiawan-Iwan Ridwan Sulandjana (DA'I) pada Rabu malam (26/3) menyelenggarakan pertunjukan wayang golek dengan dalang Asep Sunandar Sunarya di lapangan Prawatasari Joglo, Cianjur.

Ribuan warga sempat memadati lapangan untuk menonton dalang kesayangan mereka. Hadir di acara itu Ketua DPD Partai Golkar Cianjur H Syachrudin MT, Ketua DPRD Cianjur H Ade Barkah Surachman dan anggota DPRD H Rudi Syachdiar.

CianjurNEWS(28/3) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Divre) Cianjur siap memenuhi kebutuhan beras untuk keluarga miskin (raskin) di Kabupaten Cianjur selama satu tahun ini. Jatah raskin periode Januari-Oktober 2008 mencapai pagu 111.000 ton.

"Saat ini Indonesia tidak akan bergantung pada pangan dari negara lain lagi karena menerapkan sistem swasembada pangan," ungkap Kepala Bulog Sub Divre Cianjur Alwi Umri melalui Wakilnya Roy Rahmadi kepada Radar, Selasa (25/3).

Meski para petani sedang panen padi namun hasilnya belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan karena banyak faktor yang mengganggu upaya peningkatan produksi padi. Antara lain hujan yang terus-menerus sehingga sawah terendam banjir.

Bulog Sub Divre Regional Cianjur yang menaungi wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Cianjur telah bekerjasama dengan 16 komponen mitra kerja yaitu satuan tugas (satgas), pegawai Bulog dan para pengusaha sebagai upaya penanganan distribusi beras.

Target pembelian gabah dari petani mencapai 30.000 ton selama panen masih berlangsung dengan harga sesuai ketentuan Inpres (Instruksi Presiden). "Kita menerima pembelian gabah dari petani untuk kebutuhan raskin, tapi kita masih akan mengacu pada Inpres Nomor 3 tahun 2007 tentang beras dan pada HPP (harga pembelian pemerintah) tahun 2007 yang sudah ditetapkan pemerintah," terang Roy.

Bulog juga siap membeli gabah kering panen (GKP) seharga Rp 2.000/kg dan gabah kering giling (GKG) Rp 2.600/kg sesuai HPP 2007.

"Kami tetap optimis Indonesia tidak akan mengalami krisis pangan sebagaimana proyeksi Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyebutkan hingga 2016 dunia akan mengalami krisis pangan, termasuk Indonesia yang sebagian pangannya berasal dari negara lain," pungkasnya.

CianjurNEWS (27/3) Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh mengelar dialog tentang pemekaran Kota Cipanas dengan 11 OKP, Ormas dan serta LSM di wilayah Cipanas.

Para ke-11 pada intinya menyatakan bahwa pemekaran Cipanas sebagai kota mandiri belum waktunya dilakukan saat ini.Ke-11 OKP,Ormas dan LSM tersebuta yakni Forum Masyarakat Peduli Cipanas (FMPC),PPM,FKPPI,Pemuda Demokrat,Pemuda Muhammadiyah, GP Anshor,Banser, Gibas,Karang Taruna, BOSS, dan Pemuda Pancasila (PP). Tokoh masyarakat Cipanas sekaligus Ketua Gibas Resort Cianjur Dedih Satria Priatna mengatakan, bupati merespons baik adanya aspirasi pemekaran yang diusung sebagian atau kelompok masyarakat Cipanas.

”Beliau (Bupati Tjetjep) merespons, hingga mau datang ke sini (Cipanas). Karena itulah tugas seorang pemimpin.Padaintinya,beliau tidak menolak juga tidak menerima atas desakan itu. Namun, titik beratnya beliau akan lebih memperhatikan lagi Cipanas,”kata Dedih kepada SINDO seusai dialog yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur,akhir pekan lalu. Terkait desakan pemekaran, jelas dia, mengacu pada undang undang yang baru yakni UU No 32/2004 tentang pemerintah daerah, sebenarnya bupati tidak perlu khawatir.

Termasuk soal pembentukan pansus.Karena menurut Dedih,hal tersebut bukan masalah besar. ”Ending-nya ada di bupati.Saat ini,pansus baru akan bekerja,dan belum bisa membuktikan pemekaran, karena memang ada prosesnya,” jelasnya. Soal sejauh mana posisi ke-11 ormas terhadap kelompok yang mendesak pemekaran, dia menjawab, sebagian besar OKP dan ormas masih berada di luar kelompok yang pro-pemekaran. Kendati demikian, ujar sambung Dedih, pihak bukan juga jadi pihak yang tidak setuju pemekaran.

Namun untuk saat ini hal tersebut masih perlu pengkajian lebih lanjut. Ketua Forum Masyarakat Peduli Cipanas (FMPC) Hendi mengatakan, beberapa OKP, Ormas dan LSM menyikapi positif wacana pemekaran. Menurut dia, biarkan proses tersebut berjalan sesuai mekanisme yang ada. ”Tidak ada istilah kata menerima atau menolak pemekaran, karena itu merupakan program masyarakat Cipanas,” ujar Hendi. Di ujung dialog,ke-11 OKP, Orgmas dan LSM tersebut sepakat bahwa yang paling utama dalam perhatian dari Pemkab Cianjur.

Dalam hal ini, bupati diminta lebih memprioritaskan pembangunan baik fisik maupun nonfisik di wilayah Cipanas.” Pembangunan dalam kontek luas, misalany pembangunan pasar selama 8 bulan belum ada kejelasan,”jelasnya. Sementara itu, 12 anggota Pansus DPRD Kabupaten Cianjur yang membahas pemekaran Kota Cipanas terus melakukan penelitian,dan mencari data soal kondisi wilayah pemekaran.

Anggota Pansus dari Partai Golkar,Dudi Aryadikara mengatakan, penelitian dilakukan dengan carra studi banding, baik itu ke Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), LSM, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Dudi menjelaskan, pansus tersebut bertugas untuk melakukan pengkajian terkait aspirasi pemekaran Cipanas yang meliputi lima kecamatan yakni Kec Cipanas,Pacet, Sukaresmi, Cikalongkulon dan Cugenang menjadi kota mandiri.

Selain itu, pansus juga akan melakukan cross ceks ke pemerintah pusat.”Dari hasil semua itu nantinya akan muncul rekomendasi,apakah Cipanas itu layak dimekarkan atau tidak,”ujar Dudi.

CianjurNEWS(27/3) Ratusan massa yang tergabung dalam Cianjur Parliament Watch (CPW) mendatangi gedung DPRD dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur kemarin. Mereka menilai kinerja DPRD masih buruk dan kejaksaan lamban menangani kasus.

Massa datang sekitar pukul 09:00 WIB dengan mengusung spanduk, miniatur gedung DPRD, dan boneka yang menyimbolkan seorang koruptor. Aksi itu sempat berlangsung tegang ketika massa memaksa mendobrak pintu gerbang kantor Pemkab.

Massa mempertanyakan dana aspirasi senilai Rp 500 juta/anggota dewan. Jika 45 orang anggota dewan maka total dana aspirasi dari APBD 2008 itu mencapai Rp 22,250 miliar.

"Dewan sudah menjalankan fungsi kontrol, namun fakta sikap kritis itu belum menyentuh kepentingan rakyat," protes Irvan Muhdar, pengunjuk rasa dalam orasinya.

Organisasi pemantau parlemen ini menuding dalam realisasinya dana aspirasi itu terjadi KKN. Mereka kemudian meminta wakil rakyat tidak mengambil atau memakai uang aspirasi guna memperkaya diri sendiri atau partai.

Unjuk rasa di depan pintu gerbang kompleks perkantoran Pemkab Cianjur itu hanya berlangsung 30 menit. Setelah negosiasi akhirnya mereka dipersilahkan masuk ke halaman gedung DPRD. Massa selanjutnya melakukan aksi duduk dan meminta bertemu wakil rakyat.

Permintaan itu tidak ditanggapi oleh anggota dewan dan mereka selanjutnya membakar miniatur gedung DPRD yang bertuliskan sarang KKN. Setelah itu massa menuju ke gedung Kejari di Jalan Dr Muwardi (By Pass) dengan berjalan kaki.

Di gedung tersebut massa kembali berorasi sambil menuntut pengusutan kasus KKN secara tuntas serta yang dilakukan beberapa anggota DPRD Cianjur. Perwakilan pengunjuk rasa menyerahkan berkas dugaan KKN yang dilakukan wakil rakyat.

“Kami minta data ini bisa ditindaklanjuti dan kami akan terus memantau. Jika tidak jelas kami akan datang kembali dengan massa lebih banyak lagi," ancamnya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Ery menerima berkas yang diserahkan pengunjuk rasa. Dia berjanji akan menindaklanjuti laporan itu.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Cianjur Moch Isnaeni membantah tudingan CPW terkait dana aspirasi senilai Rp 500 juta untuk anggota dewan.

"Tidak benar itu, kami tidak pernah menerima dana itu. Kami menghimpun aspirasi dari rakyat dan disampaikan lagi ke eksekutif. Kalau diterima nanti SKPD yang akan mengalokasikan dana pembangunan hasil dari aspirasi itu," tegasnya

CianjurNEWS(27/3) Kerusuhan mewarnai proses pencoblosan pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat di tempat pemungutan suara (TPS) 01, Kelurahan Sayang, Cianjur, kemarin. Dua warga yang melakukan tindakan anarkis karena tidak puas terhadap hasil penghitungan suara akhirnya terkapar setelah tertembus peluru senjata aparat kepolisian.

Peristiwa itu merupakan bagian simulasi kesiapan aparat kepolisian menghadapi pengamanan kampanye (27 Maret hingga 9 April) hingga poncoblosan Pilgub 13 April, saat Gelar Pasukan Operasi Praja Lodaya 2008 di lapanganan Prawatasari, Joglo, Cianjur kemarin.

Pengamanan Pilgub akan menerjunkan 923 personil atau 2/3 dari 1.064 personil yang ada di jajaran Polres Cianjur. "Personil akan disebar mulai H-1 dan H+1 plus konsolidasi pada seluruh tahapan Pilgub," ungkap Kapolres Cianjur AKBP Yahya Ahmudiarto melalui Kabag Ops AKP Apriyanto kepada Radar seusai simulasi.

Aparat kepolisian juga dibantu unsur TNI dan Linmas di seluruh Kabupaten Cianjur yang nantinya ditempatkan di masing-masing TPS. Pengamanan diperketat di beberapa titik rawan meski secara keseluruhan kondisinya kondusif.

"Secara geografis ada dua wilayah yang mendapat perhatian khusus karena lokasi TPS cukup jauh, di antaranya dua desa di Kecamatan Takokak dan Naringgul. Adapun sistem pengamanan kita pergunakan formasi 1-2-10 (1 polisi, 2 TPS, 10 Linmas)," ujarnya.

CianjurNEWS(27/3) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Cianjur akan mengundang semua tim sukses pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) hari ini.

Panitia Pengawas (Panwas) dan desk Pilkada juga diundang terkait jadwal kampanye sudah harus diserahkan kepada KPUD pada H-1 atau 26 Maret 2008 sebagai batas akhir penyerahan.

"Data saksi-saksi yang akan ditempatkan di tiap-tiap Tempat Pemunguta Suara (TPS) harus segera diserahkan oleh tiap tim sukses," jelas Divisi Kampanye KPUD Cianjur Unang Margana kepada Radar, kemarin.

Masing-masing tim sukses diminta segera menyerahkan daftar saksi dan rencana kegiatan kampanye. Begitu pun dengan posko tim sukses, waktu kampanye, serta juru kampanye harus sudah masuk dalam waktu dekat.

Saksi-saksi dari pasangan calon jika tidak terdaftar maka tidak akan mendapatkan pelayanan secara optimal. "Nanti masing-masing saksi yang terdaftar akan diberi ID card. Tapi KPUD tetap membuka komunikasi dengan masing-masing tim sukses," ujar Unang.

Komisi Pemilihan Umum Daerah siang ini menjadwalkan rapat kerja (raker) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Gedung KONI Cianjur. Rapat kerja akan membahas cara pengisian format proses pencoblosan dan penghitungan suara.

Sementara terkait logistik, KPUD mengaku sudah selesai menyiapkan seluruh kebutuhan Pilgub. "Kita tinggal menunggu logistik yang dikerjakan di KPU Jawa Barat," tandas Divisi Logistik KPUD Cianjur Adhi Susilo.