CianjurNEWS(16/4) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Cianjur kecewa kepada Pemkab Cianjur yang kurang merespon pengajuan tambahan anggaran penyaluran logistik Pilgub Jabar senilai Rp172 juta dari APBD 2008 yang hingga kemarin tidak terwujud.

Kekecewaan itu dilontarkan Ketua KPUD Cianjur Choerul Anam yang mengancam akan mundur jika anggaran itu tidak segera dicairkan. "Saya sangat kecewa atas sikap Pemkab, khususnya Bagian Keuangan Setda, masa anggaran sebesar itu tidak bisa dicairkan, ini kan untuk kelancaran penyaluran logistik Pilgub Jabar," sesal Choerul kepada Radar, kemarin.

Choerul mengaku anggaran sebesar itu sangat dibutuhkan dan KPUD tidak bisa mengambil dari dana lain sebab aturan penggunaan anggaran cukup rumit dan harus seizin dari KPU Provinsi Jawa Barat. "Permintaan tambahan anggaran ke Pemkab itu untuk penyaluran logistik terutama ke wilayah Cianjur selatan karena secara ekonomis,membutuhkan dana cukup besar," paparnya.

Choerul menilai kebutuhan anggaran itu menyangkut ribuan orang yakni petugas yang mendistribusikan logistik dari PPK, PPS, dan TPS. Proses mengurus pencairan anggaran yang diusulkan itu sejak awal dan dari sisi kebijakan mulai tingkat Bupati, Sekretaris Daerah sudah tidak ada masalah.

"Masalahnya ada di tingkat teknis yaitu di Bagian Keuangan. Anggaran itu bukan berupa bantuan tapi sudah masuk APBD dan disahkan DPRD serta lengkap ada RKA. Tapi kenapa petugas teknis tidak bisa menentukan skala prioritas padahal KPU ini jelas salah satu institusi negara," tegasnya.

Pihaknya kemungkinan tidak akan mencairkan anggaran tersebut. Pasalnya hari H sesuai kebutuhan anggaran itu sudah terlewat. Apabila nantinya direalisasikan, pihaknya kesulitan dalam mendistribusikannya. "Bukan itu, saja, resikonya juga besar, kalau itu didistribusikan, kami khawatir tidak sampai sasaran," tegasnya.

CianjurNEWS(16/4) Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre III Cianjur menyiapkan cadangan beras khusus 100 ton sebagai langkah antisipasi kebutuhan penanggulangan bencana alam. Cadangan beras itu disiapkan bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah III Bogor.

"Cadangan beras itu khusus disiapkan bila ada permintaan dari pemerintah setempat, salah satunya untuk bantuan bagi para korban yang terkena bencana alam," ujar Wakil Kepala Bulog Subdivre Cianjur Roy Rahmadi kepada Radar, kemarin.

Bulog juga telah menyiapkan penguatan stok bagi kelancaran penyaluran raskin. Kebutuhan pemerintah daerah bisa dibantu bila beras nanti melebihi persediaan cadangan yang telah disiapkan.

Bulog bisa melayani dengan syarat pemerintah setempat harus mengajukan permohonan ke gubernur terlebih dahulu dan gubernur meneruskan ke Bulog. “Setelah itu beras baru bisa dikeluarkan," jelas Roy.

Mengenai jumlah dan daerah mana saja yang telah menggunakan beras cadangan tersebut, Bulog belum menerima permintaan dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Bulog sedang melakukan penguatan stok beras untuk memenuhi kebutuhan penyaluran raskin dengan cara pengadaan beras lokal melalui saluran satgas, mitra kerja, dan UPT-PGB. Selain itu mendatangkan tambahan stok melalui move regional atau nasional sehingga bisa memenuhi kebutuhan raskin tiga bulan ke depan.

"Bila dihitung jumlah kebutuhan raskin di Kabupaten Cianjur rata-rata 3.000 ton. Ketahanan stok yang kami miliki saat ini bisa memenuhi kebutuhan penyaluran selama tiga bulan," tandas Roy.

CianjurNEWS(16/4) Sebagian pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur diketahui absen (bolos) saat apel pagi kemarin. Sikap kurang disiplin yang ditunjukkan oleh mereka itu kemudian mendapat kritikan dari anggota DPRD Kabupaten Cianjur Moch Toha.

Toha menuding tidak mungkin sebagian pegawai yang absen mengikuti apel pagi itu bisa mengerjakan pekerjaannya secara baik kalau tingkat disiplinnya juga tidak baik.
“Ketika apel pagi banyak pegawai yang di luar menunggu usai apel. Mereka ada yang makan-makan di warung kopi dan ada juga yang ngobrol sesama pegawai," kritik Sekretaris Komisi I DPRD Cianjur ini ketika ditemui Radar, kemarin.

Toha menginginkan seharusnya saat apel pagi dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh bupati, wakil bupati atau sekda untuk membuat efek jera kepada pegawai agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Cara lain yakni absensi sendiri harus dilihat dan dicatat oleh masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Bila terbukti pegawai yang suka mangkir ketika apel maka mereka harus diberi sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. “Sebab, kalau tidak demikian mereka akan keenakan," tegas Toha.

Peran sekda sangat diharapkan dan wajib proaktif dalam mengatasi persoalan ini sebagai pembina aparatur pemerintah daerah. Sikap tegas sekda pun sangat dibutuhkan untuk mengobati perilaku sering mangkir oleh pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur.

Sumiati (34) pedagang nasi di dekat kompleks perkantoran Pemkab Cianjur memprotes tidak sepantasnya PNS yang digaji rakyat mbalelo dan kerap mangkir. Dia tak menampik hampir setiap pagi ada pegawai Pemkab Cianjur yang nongkrong di warungnya ketika masih jam kerja dan apel pagi.

"Hampir setiap pagi sekitar pukul 07:00 WIB saat apel dimulai ada beberapa pagawai yang makan di sini. Saya juga tidak bisa berbuat banyak meski mereka salah," ujarnya.

Sekda Cianjur H Maskana Sumitra yang berusaha dimintai keterangan terkait masalah itu, hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi

CianjurNEWS(16/4) Hari kedua penghitungan suara Pilgub Jabar yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (HADE) masih memimpin. Hingga Senin sore (14/4) pukul 18:00 WIB, pasangan ini telah mengumpulkan 245.370 suara (37,13%).

Pasangan Agum Gumelar-Nu'man Abdul Hakim (AMAN) berada di urutan kedua dengan perolehan 221.402 suara (33,50%) dan urutan ketiga pasangan Danny Setiawan-Iwan R Sulanjana (DA'I) dengan 194.034 suara (29,36%). Jumlah suara itu diperoleh dari 40 persen jumlah pemilih yang telah masuk ke KPUD Cianjur.

Pasangan HADE meraih kemenangan di 17 kecamatan sementara dua kecamatan lagi belum diketahui. Sementara hasil penghitungan suara 'tabulasi' di Kantor DPD PAN Cianjur, pasangan DA'I meraih 238.127 suara (29,27%), AMAN 273.248 suara (33,59%), dan HADE 302.208 suara (37,15%). "Kemenangan ini hasil konsolidasi tim (HADE) yang benar-benar solid," ungkap Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Cianjur Decky Hendarsyah kepada Radar, kemarin.

Kebahagian di tubuh tim HADE berbanding terbalik dengan tim DA'I. Wakil Ketua Tim Kampanye DA'I Rudi Syachdiar mengaku kecewa banyak warga yang tidak menerima kartu pemilih dan surat panggilan mencoblos (form C6).

"Dari catatan kami, hampir 30 persen warga tidak terdaftar. Hanya ada sekitar 50 persen warga yang datang ke TPS. Kami kecewa atas kondisi itu dan Pemkab Cianjur serta KPUD harus bertanggung jawab," tegas Rudi kepada Radar, kemarin.

Sementara itu tim sukses pasangan AMAN Cianjur, Saep Lukman pun mengungkapkan kekecewaannya. Dia mengatakan puluhan ribu warga yang berhak memilih di Kabupaten Cianjur tidak menerima kartu pemilih.

“Kami meragukan penyelenggaraan Pilgub dan mendesak agar Pilgub Jabar diulang dan dinyatakan batal demi hukum," kata Saep melalui short message service (SMS) atau layanan pesan singkat yang diterima Radar kemarin.

CianjurNEWS(11/4) Kepolisian Resort (Polres) Cianjur kemarin memusnahkan 8.990 botol minuman keras (miras) berbagai merek dengan menggunakan stomwals di lapangan Prawatasari Joglo, Cianjur.

Ribuan botol miras yang dimusnahkan merupakan hasil razia dari operasi rutin penyakit masyarakat (pekat) 2008 oleh jajaran Polres Cianjur dan Polsek.

Hadir dalam pemusnahan tersebut Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh, MUI, unsur Muspida, anggota DPRD, para kepala SKPD, dan tokoh masyarakat.

Kapolres Cianjur AKBP Yaya Ahmudiarto mengatakan tujuan pemusnahan miras untuk memberikan efek jera kepada para penjual, pengedar dan pengguna miras.

"Ini baru sebagian dan hasil operasi lainnya masih berada di luar. Walaupun sedikit mudah-mudahan kegiatan ini bisa membuat efek jera para pelaku dan penggunan miras," harap Yaya usai pemusnahan ribuan botol miras, kemarin.

Jajaran Polres Cianjur pun sangat menginginkan bantuan dari masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan peredaran miras. Yaya melihat peredaran miras sudah sangat mengkhawatirkan karena telah masuk ke pelosok-pelosok desa dan dijual secara terang-terangan.

"Saya berharap semua pihak bisa ikut mencari solusinya. Kami tidak bisa mencari siapa yang salah, yang jelas ini sangat merugikan semua pihak," tegas Yaya sambil menyatakan kesiapan membantu Pemkab Cianjur bila membuat peraturan daerah tentang miras.

Tekad memberantas peredaran miras di Cianjur oleh Polres disambut baik Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh. Dia menyatakan berterima kasih kepada jajaran Polres Cianjur atas kerja kerasnya dalam memerangi peredaran miras.

Tjetjep mengingatkan penyakit masyarakat ini penangannya tidak hanya bisa dilakukan oleh muspida. "Penanganan harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat," imbaunya