BERITA CIANJUR (9/10) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur mendesak pemerintah pusat bisa memberi kepastian terhadap rencana pemberian gaji tetap bagi para kepala desa (kades). Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Jendral (Sekjen) Apdesi Kab. Cianjur Usep Setiawan, Senin (8/10).
Menurut Usep, hingga saat ini Apdesi belum mendapat informasi lagi seputar perkembangan, maupun tindak lanjut dari rencana realisasi gaji buat para kades tersebut. Selain itu, mereka juga meminta agar gaji yang diperuntukkan bagi para kades tersebut menggunakan sumber dana dari APBN.
Dia membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapat kabar tentang adanya rencana pemerintah pusat yang akan memberikan gaji tetap bagi para kades. Namun demikian, pihaknya belum mendapat kepastian tentang realisasi maupun kepastian waktunya.
"Kami sudah menyampaikan usulan dan keinginan para kades kepada pemerintah pusat. Kami juga meminta pemerintah pusat bisa segera memberikan kepastian, kapan rencana itu akan direalisasikan," katanya.
Dikatakan Usep, munculnya rencana pemberian gaji tetap bagi para kades itu merupakan rekomendasi dari Apdesi. Selain itu, Apdesi juga menginginkan agar sumber dana bagi gaji kades itu dianggarkan atau ditanggung APBN. "Apdesi menyampaikan rekomendasi tentang gaji tetap bagi para kades, berawal dari adanya kepastian pengangkatan sekdes menjadi PNS," ujarnya.
Hindari kecemburuan
Langkah itu diambil sebagai upaya menghindari terjadinya kecemburuan sosial, menyusul adanya kepastian sekdes menjadi PNS. Pasalnya bila tidak diimbangi dengan pemberian gaji tetap buat kades, dikhawatirkan akan memicu terjadinya kecemburuan sosial. Alasannya sekdes yang telah diangkat atau diisi oleh PNS, golongannya 2b dengan gaji sekitar Rp 1,2 juta. Sedangkan pendapatan tetap para kades di bawah angka tersebut. Selama ini, pendapatan tetap kades masih mengandalkan dari tunjangan dana BKKPD.
"Kami para kades minta perhatian pemerintah pusat. Semua kades berharap, paling tidak bisa mendapatkan pendapatan tetap atau gaji minimal, sesuai dengan UMK," katanya.
Sementara Kepala Bagian Pemerintahan Setda Pemkab Cianjur Tohari Sastra mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima tembusan dari pemerintah desa, seputar rencana pemberian gaji bagi para kades tersebut. Namun demikian, bila memang pemerintah pusat sudah merencanakan itu, pihaknya menyambut baik. Hanya, dirinya berharap realisasi rencana itu nantinya tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah. Dengan kata lain, anggaran gaji bagi kades itu bisa ditanggung APBN.
Sumber : A-116 Pikiran Rakyat
Menurut Usep, hingga saat ini Apdesi belum mendapat informasi lagi seputar perkembangan, maupun tindak lanjut dari rencana realisasi gaji buat para kades tersebut. Selain itu, mereka juga meminta agar gaji yang diperuntukkan bagi para kades tersebut menggunakan sumber dana dari APBN.
Dia membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapat kabar tentang adanya rencana pemerintah pusat yang akan memberikan gaji tetap bagi para kades. Namun demikian, pihaknya belum mendapat kepastian tentang realisasi maupun kepastian waktunya.
"Kami sudah menyampaikan usulan dan keinginan para kades kepada pemerintah pusat. Kami juga meminta pemerintah pusat bisa segera memberikan kepastian, kapan rencana itu akan direalisasikan," katanya.
Dikatakan Usep, munculnya rencana pemberian gaji tetap bagi para kades itu merupakan rekomendasi dari Apdesi. Selain itu, Apdesi juga menginginkan agar sumber dana bagi gaji kades itu dianggarkan atau ditanggung APBN. "Apdesi menyampaikan rekomendasi tentang gaji tetap bagi para kades, berawal dari adanya kepastian pengangkatan sekdes menjadi PNS," ujarnya.
Hindari kecemburuan
Langkah itu diambil sebagai upaya menghindari terjadinya kecemburuan sosial, menyusul adanya kepastian sekdes menjadi PNS. Pasalnya bila tidak diimbangi dengan pemberian gaji tetap buat kades, dikhawatirkan akan memicu terjadinya kecemburuan sosial. Alasannya sekdes yang telah diangkat atau diisi oleh PNS, golongannya 2b dengan gaji sekitar Rp 1,2 juta. Sedangkan pendapatan tetap para kades di bawah angka tersebut. Selama ini, pendapatan tetap kades masih mengandalkan dari tunjangan dana BKKPD.
"Kami para kades minta perhatian pemerintah pusat. Semua kades berharap, paling tidak bisa mendapatkan pendapatan tetap atau gaji minimal, sesuai dengan UMK," katanya.
Sementara Kepala Bagian Pemerintahan Setda Pemkab Cianjur Tohari Sastra mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima tembusan dari pemerintah desa, seputar rencana pemberian gaji bagi para kades tersebut. Namun demikian, bila memang pemerintah pusat sudah merencanakan itu, pihaknya menyambut baik. Hanya, dirinya berharap realisasi rencana itu nantinya tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah. Dengan kata lain, anggaran gaji bagi kades itu bisa ditanggung APBN.
Sumber : A-116 Pikiran Rakyat
0 komentar
Posting Komentar