Langkah itu dia nyatakan terkait rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan seputar kunjungannya ke sana. Dia juga tidak menampik ada kesalahan teknis administrasi dalam pengajuan surat permohonan kepada Gubernur Jabar.
Sebab, surat undangan dari perusahaan BUMN di China itu datang hanya beberapa hari sebelum waktu undangan keberangkatan. ”Kami bukan tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan. Kami juga mencoba untuk selalu tertib administrasi meskipun waktu melayangkan surat permohonan kepada gubernur mengalami keterlambatan,” kata Tjetjep saat ditemui seusai menghadiri sebuah acara di Kantor KPUD Kab Cianjur,kemarin.
Tjetjep mengaku, dasar keberangkatannya bersama rombongan atas undangan Quamdiong Metallogican China Company (QMCC). Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan mineral itu, lanjut Tjetjep, tertarik menanamkan investasinya di Kab Cianjur.
”Sebenarnya, perusahaan itu tertarik berinvestasi di Kab Cianjur dalam tiga bidang, di antaranya pertambangan, kelistrikan, dan komunitas pertanian pangan. Dalam bidang pertambangan, mereka tertarik melakukan eksplorasi pasir besi. Sementara dalam bidang listrik, mereka tertarik mengembangkan kelistrikan, terutama di wilayah Cianjur bagian selatan. Sementara pada bidang komunitas pertanian pangan, singkong merupakan bidikan utama investasi mereka. Semua biaya keberangkatan ditanggung pihak perusahaan tersebut,” terang dia.
Sebelumnya, lanjut Tjetjep, rombongan sempat bertemu pihak KBRI di Beijing untuk melihat bagaimana kredibilitas perusahaan tersebut. Diperoleh informasi, ternyata perusahaan BUMN itu mempunyai kredibilitas yang diakui baik di China.
”Kami merespons baik keinginan calon investor tersebut yang berniat akan mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di Kab Cianjur. Kami lakukan presentasi di hadapan stakeholder perusahaan itu. Memang saat ini pemerintah China sedang menggenjot jalinan kerja sama dengan negara-negara asing. China memiliki modal yang cukup besar dan tenaga-tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya, tapi tidak memiliki SDA yang memadai,” papar Tjetjep.
Bahkan, kata Tjetjep,dalam waktu dekat ini pihak perusahaan BUMN tersebut akan melakukan survei wilayah ke Kab Cianjur. Sesuai dalam draf kesepahaman antara Pemkab Cianjur dan perusahaan itu, paparnya, terhitung sejak tanggal kesepahaman tersebut disepakati bahwa pihak perusahaan memberikan deadline hingga 20 hari agar Pemkab Cianjur segera mempersiapkan segalanya yang berkaitan dengan nota kesepahaman yang disetujui.
”Mereka akan segera datang ke Cianjur dalam waktu 20 hari sejak tanggal kesepahaman disepakati di Beijing. Setelah kedua belah pihak sepakat, akan dilakukan penandatanganan MoU (memorandum of understanding),” tegasnya.
Tjetjep juga menyebutkan keikutsertaan istrinya, Hj Yana Rosdiana, yang juga ketua Tim Penggerak PKK Kab Cianjur itu untuk melihat peran serta perempuan China dalam mendongkrak roda perekonomian. Sebab, kata Tjetjep, hubungan kesetaraan gender di negeri Tirai Bambu tersebut mulai banyak diaplikasikan.
Sumber : Benny Bastiandy Koran Sindo
0 komentar
Posting Komentar