CianjurNEWS(27/2) Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Jabar Kabupaten Cianjur berencana akan melakukan aksi 'diam' jika hingga akhir Februari 2008 anggaran operasional belum diterima. Berbagai upaya telah dilakukan dengan Panwas Pilgub dari daerah lain di Jabar tetapi hasilnya belum juga menggembirakan. Panwas Pilgub Jabar Kota Depok yang sekaligus Koordinator Panwasgub Wilayah C Jabar berencana mengembalikan SK pengangkatan jika anggaran operasional belum juga cair.
"Jika akhir Februari ini belum ada kepastian pencairan dana, kami akan mogok kerja dan lebih memilih pasif," ancam Ketua Panwas Pilgub Jabar Kabupaten Cianjur Ihat Subihat didampingi tiga anggotanya Saeful AN, F Pakpahan dan Yuyun Yunardi kepada Radar, kemarin.
Dalam pelaksanaan pengawasan, Panwas Pilgub Jabar Cianjur hanya menerima alokasi anggaran senilai Rp 432,647 juta dari Panwas Provinsi Jabar sementara berdasarkan ajuan kebutuhan dana untuk seluruh kegiatan mencapai Rp 2,7 mMiliar.
"Memang sangat jauh dari kebutuhan yang pernah kita ajukan. Jumlah tersebut diluar kebutuhan Panwascam yang alokasi anggarannya langsung didrop dari provinsi," ujar Ihat.
Ihat menyesalkan saat penentuan rencana kebutuhan anggaran (RKA) pihaknya tidak diajak bicara sehingga banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi.
"Kami juga menanyakan dana perekrutan dan pelantikan Panwas kecamatan. Dana tersebut kami pinjam dari pihak ketiga dan hingga saat ini belum dibayar," keluhnya.
Dana rekrutmen Panwascam tidak masuk dalam RKA. Panwas Pilgub Provinsi Jabar dalam rapat koordinasi sebelumnya menyebutkan dana rekrutmen ada di DPRD Provinsi karena masuk satu paket dalam anggaran Pansus.
"Dana bantuan rekrutmen kami terima hanya Rp 3,5 juta. Kami ingin dana itu ada. Kalau dalam RKA tidak ada, terus nyangkutnya di mana?" tanya Ihat.
Panwas Pilgub Jabar Cianjur juga mempertanyakan anggaran sosialisasi yang tidak dianggarkan. Mereka khawatir pelaksanaan Pilgub tidak berjalan sukses.
0 komentar
Posting Komentar