 |
| PULUHAN massa yang tergabung dalam relawan perjuangan demokrasi (repdem) berdemo di depan gerbang kompleks Pemkab Cianjur, Senin (5/11). Mereka mendesak agar dugaan penyimpangan anggaran Rp 3,4 miliar dari APBD Cianjur untuk pembebasan lahan diusut hingga tuntas.*YUSUF ADJI/"PR" |
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa juga mempertanyakan sejumlah permasalahan lainnya yang diduga kental dengan muatan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Para pengunjuk rasa datang kira-kira pukul 10.00 WIB, tertahan di pintu gerbang Kompleks Pemkab Cianjur. Selain pintu gerbang ditutup, tampak pula puluhan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Pengendali Massa Polres Cianjur berjaga-jaga. Para pengunjuk rasa akhirnya melakukan orasi di depan pintu gerbang, sekaligus memasang sejumlah poster dengan tulisan hujatan. Di sela-sela orasi, pengunjuk rasa juga melakukan aksi bakar ban bekas.
Dalam aksi tersebut, salah seorang pengunjuk rasa diamankan petugas kepolisian karena memakai atribut bergambar palu arit dengan tulisan rejected. Ketika itu, Ketua Repdem Cianjur, Adi Supriadi langsung mendampingi rekannya. Aksi terus berlangsung dan koordintor aksi diambil alih Andi S. Namun demikian, rencana aksi ke Kantor Kejaksaan akhirnya batal. Usai aksi di kantor Pemkab Cianjur, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri.
Ketika melakukan orasi, Adi Supriadi mengatakan, Pemkab Cianjur tahun 2007 ini telah mengalokasikan dana kira-kira Rp 3,5 miliar untuk pembebasan lahan di Desa Nagrak Kec. Cianjur Kota. Rencananya lahan tersebut akan digunakan untuk relokasi Kantor Polres Cianjur. Pada 27 September 2007 lalu, telah dilakukan pembebasan tanah seluas 2 ha. Sedangkan untuk pembayaran lahan yang dibebaskan tersebut, Pemkab Cianjur telah mengeluarkan biaya kira-kira Rp 3,45 miliar.
Dikatakan Adi, diduga penggunaan biaya pembebasan lahan yang sumbernya dari APBD tahun 2007 itu ada penyimpangan. Pasalnya, harga tanah yang dibebaskan itu sekitar Rp 80.000,00/m. Oleh karena itu, seharusnya Pemkab Cianjur hanya mengeluarkan dana Rp 1,835 miliar. "Kami menduga, sisa dana tersebut dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu termasuk DPRD, pejabat di pemkab dan kepolisian," ujarnya.
Diungkapkan Adi, pihaknya selama ini melihat fungsi eksekutif dan legislatif hanya berkutat pada pembagian jatah, tidak memikirkan kesejahteraan rakat Cianjur, mulai dari perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.
Sumber : Yusuf Adji (A-116) Pikiran Rakyat
0 komentar
Posting Komentar