Pemkab Bentuk Tim Teknis

CianjurNEWS(1/12) Pemerintah Kabupaten Cianjur terus melakukan persiapan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh bersama rombongan ke Beijing, Cina beberapa waktu lalu. Salah satunya membentuk tim teknis untuk mengatur pertemuan dengan pihak investor asal negeri tirai bambu itu dalam pengelolaan pasir besi.

Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Pemkab Cianjur, Iwan Setiawan menyebut tindaklanjut hasil kunjungan atas undangan calon investor dari Cina tersebut diagendakan selanjutnya ada pertemuan teknis yang direncanakan berlangsung di Jakarta.

Agenda pertemuan kedua belah pihak direncanakan Desember ini. Meski demikian, Iwan belum bisa memastikan lokasi pertemuan teknis dengan pihak calon investor tersebut. "Meski dipastikan di Jakarta, namun bisa saja berubah," ujar Iwan kepada Radar, kemarin.

Pembentukan tim teknis merupakan hasil persetujuan Bupati Cianjur. Dinas PSDAP belum bisa memastikan proses penjajakan itu hingga kapan. "Yang pasti membutuhkan proses panjang tapi kami berharap agar penjajakan itu bisa segera rampung. Agenda pertemuan tidak hanya cukup sekali tapi kita berusaha agar tahapan-tahapan ini bisa lebih cepat," harap Iwan.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Cianjur Iwan Permana mempertanyakan tindak lanjut keberangkatan bupati beserta rombongan ke Beijing. Informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa nota kesepahaman antara Pemkab Cianjur dengan calon investor dari Cina yang akan mengelola pasir besi akan segera ditandatangani dalam tenggang waktu 20 hari sejak adanya kesepakatan.

Komisi I telah melakukan survey terkait potensi ke lokasi tambang pasir besi di Desa Sirnagalih Kecamatan Sindangbarang. "Kita hanya ingin memastikan benar tidaknya calon investor dari Cina itu menanamkan investasinya di Kabupaten Cianjur," kata Iwan.

Komisi I menegaskan akan terus memantau tindak lanjut kesepakatan antara Pemkab Cianjur dan calon investor agar hasil kunjungan bupati bersama rombongan ke Beijing jangan sampai terkesan bias.

Iwan menilai proses kerjasama yang melibatkan dua negara membutuhkan proses izin yang cukup pelik. Perizinan tidak hanya dari pemerintah daerah namun juga harus memperoleh rekomendasi dari pemerintah pusat.