Satgas Parpol Dilatih Bela Negara

CianjurNEWS (1/12) Komando Daerah Militer (Kodim) 0608 Suryakancana Cianjur mengakhiri latihan bela negara kemarin yang dimulai sejak 27 November 2007. Kegiatan diikuti 112 orang pengurus organisasi kepemudaan (OKP) dan satuan tugas partai politik (Satgas Parpol) di Kabupaten Cianjur yang dipusatkan di Batalyon 300 Raider.

Latihan kader bela negara bertujuan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Tujuan latihan ini sesuai tema yaitu melatih kader bangsa untuk bela negara dengan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI, khususnya bagi organisasi-organisasi masyarakat dan OKP," ujar Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0608 Cianjur Kapten Inf J Ginting selaku pelaksana latihan, kemarin.

Ratusan peserta kegiatan ini terdiri dari pengurus FKPPI 10 orang, PPM (10), AMS (10), Kosgoro (9) dan Gibas (7). Anggota Satgas Parpol terdiri dari Satgas PKS 9 orang, GP Anshor (7), PPP (10), AMPI (10), Garda Bangsa (10), PDIP (10), dan PBB (Hizbullah/10).

Materi latihan meliputi pengetahuan perang modern, Pancasila, UUD 45, UU Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara (Haneg), Sishutrata, tamu cepat tanggap cepat, UU Nomor 39 tentang HAM, Siskam Swakarsa, Baletkom, sejarah perjuangan bangsa, dan bela negara perspektif agama. Kemudian materi dasar militer, permildas, Arm of Stelling, strategi darat, pendidikan perorangan, serta taktik serangan.

Setelah peserta mengikuti pelatihan wawasan pengetahuan dan keterampilan, mereka diharapkan dapat menyosialisasikan kembali kepada masyarakat. "Sekecil apapun pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan berlangsung, hendaknya dapat dimanfaatkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari," harap Dandim 0608 Cianjur Letkol Arm Eddy Suprapto ketika penutupan kegiatan tersebut.

Eddy melihat dinamika perubahan sosial dan politik yang berkembang saat ini berpotensi untuk ditunggangi isu-isu global sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa. Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, dinamika itu berpotensi untuk memicu dan memacu terjadinya disintegrasi bangsa.

Tantangan dan ancaman disintegrasi bangsa yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini harus dapat diantisipasi sedini mungkin. “Upaya antisipasi sudah barang tentu membutuhkan kondisi bangsa yang memadai, khususnya kondisi yang memungkinkan terwujudnya kohesi sosial secara nasional yang bermuara pada terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa," tegas Eddy.

Pelatihan wawasan kebangsaan, menurut Eddy, akan menyadarkan warga negara memahami pentingnya arti kehidupan bersama atas dasar persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum.
"Saat ini dan masa mendatang nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa harus kita jadikan landasan dan semangat dalam membangun bangsa guna menyongsong masa depan yang lebih baik," tambahnya.