Penyaluran Dana PPK-IPM Melalui BSM

CianjurNEWS(27/2) Penyaluran dana bergulir Program Pendanaan Kompetitif Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kabupaten Cianjur sudah disalurkan sejak Desember 2007 melalui perbankan atas rekomendasi Satuan Pelaksana (Satlak) PPK-IPM.

"Di Cianjur kami gunakan Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai bank penjamin. Sebelumnya kami juga sempat tawarkan ke BRI Syariah namun hingga waktu ditentukan bank tersebut tidak menyanggupinya," ungkap Yono Ernawan, pimpinan kegiatan Perkuatan Modal Perguliran KUKM PPK-IPM Cianjur kepada Radar, kemarin.

Atas kebijakan Satlak PPK IPM Provinsi Jawa Barat, usaha kecil dan menengah (UKM) yang akan mengajukan kredit harus melalui prosedur baku perbankan.

Kabupaten Cianjur memperoleh dana bergulir untuk tahun 2007 senilai Rp2.028.001.000 (Rp 2,02 miliar). Dana itu digulirkan BSM Cianjur mulai November dan Desember 2007 di 12 kecamatan penerima manfaat program PPK-IPM.

Penyaluran dana bergulir itu dilakukan oleh Dinas Koperasi, Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) serta Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan).

"Tahun 2007 baru satu kelompok yaitu Laduni dari PKT yang telah menerima dana bergulir karena kelompok itu berdasarkan hasil evaluasi BSM telah memenuhi persyaratan," ujar Yono.

Pada awal 2008 terjadi perubahan mekanisme penyaluran, yakni dana bergulir dengan menggunakan anggunan itu terbuka lebar di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Mekanisme memperoleh kredit secara keseluruhan tetap diserahkan kepada bank penjamin.

Staf BSM Cabang Cianjur Dewi Intan menyebut pada awal Januari 2008 pihaknya telah menyalurkan bantuan kredit kepada tiga UKM, di antaranya Kelompok Usaha Permati Midang dengan 10 anggota yang bergerak dalam bidang pembuatan abon senilai Rp20.085.000.

Kemudian Kelompok Usaha Al Barokah 10 anggota bergerak dalam bidang budidaya ikan senilai Rp30.200.000 dan Kelompok Tani Mandiri dengan anggota 10 orang bergerak dalam bidang peternakan domba senilai Rp30.080.000. "Tiga KUKM itu telah memenuhi persyaratan setelah direkomendasi Satlak PPK-IPM Cianjur," jelas Dewi.

Namun, ada beberapa kelompok yang tidak memenuhi persyaratan, terutama yang tergabung dalam Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Cianjur. Pasalnya, ada perbedaan pengelolaan yang tidak sesuai dengan administrasi yang ditetapkan BSM.

Berita : NR