CianjurNEWS (19/11) Komisi I DPRD Cianjur mendesak Pemkab Cianjur untuk tidak dengan mudah memutasi pegawai eselon II tanpa pertimbangan matang. Pemkab lebih baik membenahi satuan organisasi tata kerja (SOTK) sebelum melakukan mutasi. Tidak seperti yang terjadi saat ini, Pemkab Cianjur sering melakukan mutasi, sementara SOTK yang baru belum terbentuk.
"Mestinya benahi dulu SOTK-nya sebelum melakukan mutasi, bukan sebaliknya. Aturannya sudah jelas, pembentukan SOTK baru sudah ada dasar hukumnya. Tidak hanya UU No. 32/2004, tapi juga sudah ada PP No. 41/2007 tentang SOTK. Kenapa itu tidak direalisasikan dulu, baru dilakukan mutasi," kata Sekretaris Komisi I DPRD Cianjur, Moh. Toha, Minggu (18/11).
Menurut Toha, seringnya mutasi, khususnya eselon II, tidak berarti akan menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, seringnya mutasi akan berdampak pada kinerja para pejabat tersebut. "Bayangin aja, ada eselon II yang belum satu tahun menduduki pos barunya sudah terkena mutasi. Bisa saja para pejabat eselon II itu kerjanya asal-asalan, karena berpikir, paling-paling akan dimutasi lagi," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kab. Cianjur, Syarief Hidayat kepada "GM" mengatakan, sedikitnya 5 pejabat eselon II yang bertugas di Pemkab Cianjur, Senin (19/11) akan diambil sumpahnya oleh Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh, untuk menduduki pos barunya.
Lima pejabat eselon II yang terkena mutasi tersebut di antaranya Kusnadi Sundjaya. Jika sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata, kini ia akan menempati pos barunya sebagai Kepala Dinas Ciptakarya. Sedangkan Kepala Dinas Cipatakarya sebelumnya, Kartika, akan menduduki pos baru sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang ditinggal Maskana Sumitra karena diangkat menjadi sekretaris daerah.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang), Agus Kamal akan menduduki pos baru sebagai Asiten Daerah (Asda) II. Sedangkan Asda II sebelumnya, Kasmiri akan menduduki jabatan sebagai Asda III yang sebelumnya dijabat Sumitra Irawan. Ia menduduki pos barunya sebagai Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) yang sebelumnya kosong.
Sumber : Bisri Musthofa - Galamedia
"Mestinya benahi dulu SOTK-nya sebelum melakukan mutasi, bukan sebaliknya. Aturannya sudah jelas, pembentukan SOTK baru sudah ada dasar hukumnya. Tidak hanya UU No. 32/2004, tapi juga sudah ada PP No. 41/2007 tentang SOTK. Kenapa itu tidak direalisasikan dulu, baru dilakukan mutasi," kata Sekretaris Komisi I DPRD Cianjur, Moh. Toha, Minggu (18/11).
Menurut Toha, seringnya mutasi, khususnya eselon II, tidak berarti akan menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, seringnya mutasi akan berdampak pada kinerja para pejabat tersebut. "Bayangin aja, ada eselon II yang belum satu tahun menduduki pos barunya sudah terkena mutasi. Bisa saja para pejabat eselon II itu kerjanya asal-asalan, karena berpikir, paling-paling akan dimutasi lagi," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kab. Cianjur, Syarief Hidayat kepada "GM" mengatakan, sedikitnya 5 pejabat eselon II yang bertugas di Pemkab Cianjur, Senin (19/11) akan diambil sumpahnya oleh Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh, untuk menduduki pos barunya.
Lima pejabat eselon II yang terkena mutasi tersebut di antaranya Kusnadi Sundjaya. Jika sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata, kini ia akan menempati pos barunya sebagai Kepala Dinas Ciptakarya. Sedangkan Kepala Dinas Cipatakarya sebelumnya, Kartika, akan menduduki pos baru sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang ditinggal Maskana Sumitra karena diangkat menjadi sekretaris daerah.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang), Agus Kamal akan menduduki pos baru sebagai Asiten Daerah (Asda) II. Sedangkan Asda II sebelumnya, Kasmiri akan menduduki jabatan sebagai Asda III yang sebelumnya dijabat Sumitra Irawan. Ia menduduki pos barunya sebagai Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) yang sebelumnya kosong.
Sumber : Bisri Musthofa - Galamedia
0 komentar
Posting Komentar