CianjurNEWS (23/11) Puluhan orang dari berbagai LSM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat (Alma) Kab. Cianjur, Kamis (22/11) sekira pukul 09.00 WIB berdemo di depan kompleks Pemkab Cianjur di Jln. Siti Jenab. Mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh karena dinilai tidak becus menjalankan roda pemerintahan.
Indikisinya, menurut mereka, saat ini tengah tumbuh subur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan oknum pejabat pejabat daerah.
Berdasarkan pemantauan "GM" di lapangan, kendati aksi berjalan damai, tapi 114 personel aparat Polres Cianjur dan tiga anjing pelacak dikerahkan berjaga-jaga di areal komplek Pemkab Cianjur. Pengerahan besar besaran aparat kepolisian tersebut mengingat sebelumnya tersiar kabar aksi demo akan melibatkan 4.000 massa.
Sementara itu iring-iringan masa berhenti tepat di depan pintu gerbang Pemkab Cianjur. Tidak seperti biasa, gerbang Pemkab dibiarkan terbuka lebar. Namun para demonstran tidak masuk, tetapi hanya menggelar orasi sambil membentangkan spanduk dan puluhan poster.
Beberapa di antaranya bertuliskan "Dominasi istri dan anak bupati terhadap birokrasi dapat merusak tatanan pemerintahan dan tumbuhkan KKN", "KPK turunlah ke Cianjur", "BUPATI (Bukan Urusi Pamili, Anak, Teman, Istri)" dan "Bupati turun".
Perlu dipertanyakan
Ketua Tim Advokasi Rakyat (TAR), Andi Syarif Hidayatulloh mengungkapkan, selama kepemimpinan Bupati Tjetjep Muchtar Soleh yang sudah memasuki 2 tahun, bukan membawa ke arah yang semakin baik. Melainkan justru memunculkan beberapa kasus dugaan KKN yang melibatkan oknum pejabat, kerabat, dan sahabat.
"Kepemimpinan bupati perlu dipertanyakan, masyarakat sudah bosan, apalagi melihat beberapa kasus yang mengindikasikan terjadi KKN. Pembangunan air mancur di depan Masjid Agung yang menelan dana Rp 1,1 miliar, di samping menyalahi aturan, ternyata juga tidak mendapatkan izin dari muakif. Karena tanah yang digunakan merupakan tanah wakaf," kata Andi.
Hal senada diungkapkan Didik Setioko dari Lembaga Advokasi Hukum dan Keadilan (LAHK). Pihaknya mengecam keras kebijakan yang dilakukan Tjetjep yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. "Kami meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas mengusut dugaan KKN di lingkungan Pemkab Cianjur," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Cianjur, Tjtejep Muchtar Soleh melalui Kepala Infokom, Sudrajat Laksana mengatakan, tuntutan agar bupati mundur dari jabatannya terkait dengan maraknya kasus dugaan KKN, merupakan salah satu wacana demokrasi dan merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
"Untuk menurunkan seorang bupati itu ada mekanisme yang harus ditempuh. KKN yang dituduhkan itu, saat ini baru sebatas dugaan. Paling tidak penurunan bupati itu juga didasarkan dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati di hadapan DPRD. Hasilnya dapat dilihat dan dievaluasi, apakah kinerja bupati baik atau tidak," katanya.
Sumber : Bisri Musthofa -Galamedia
Indikisinya, menurut mereka, saat ini tengah tumbuh subur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan oknum pejabat pejabat daerah.
Berdasarkan pemantauan "GM" di lapangan, kendati aksi berjalan damai, tapi 114 personel aparat Polres Cianjur dan tiga anjing pelacak dikerahkan berjaga-jaga di areal komplek Pemkab Cianjur. Pengerahan besar besaran aparat kepolisian tersebut mengingat sebelumnya tersiar kabar aksi demo akan melibatkan 4.000 massa.
Sementara itu iring-iringan masa berhenti tepat di depan pintu gerbang Pemkab Cianjur. Tidak seperti biasa, gerbang Pemkab dibiarkan terbuka lebar. Namun para demonstran tidak masuk, tetapi hanya menggelar orasi sambil membentangkan spanduk dan puluhan poster.
Beberapa di antaranya bertuliskan "Dominasi istri dan anak bupati terhadap birokrasi dapat merusak tatanan pemerintahan dan tumbuhkan KKN", "KPK turunlah ke Cianjur", "BUPATI (Bukan Urusi Pamili, Anak, Teman, Istri)" dan "Bupati turun".
Perlu dipertanyakan
Ketua Tim Advokasi Rakyat (TAR), Andi Syarif Hidayatulloh mengungkapkan, selama kepemimpinan Bupati Tjetjep Muchtar Soleh yang sudah memasuki 2 tahun, bukan membawa ke arah yang semakin baik. Melainkan justru memunculkan beberapa kasus dugaan KKN yang melibatkan oknum pejabat, kerabat, dan sahabat.
"Kepemimpinan bupati perlu dipertanyakan, masyarakat sudah bosan, apalagi melihat beberapa kasus yang mengindikasikan terjadi KKN. Pembangunan air mancur di depan Masjid Agung yang menelan dana Rp 1,1 miliar, di samping menyalahi aturan, ternyata juga tidak mendapatkan izin dari muakif. Karena tanah yang digunakan merupakan tanah wakaf," kata Andi.
Hal senada diungkapkan Didik Setioko dari Lembaga Advokasi Hukum dan Keadilan (LAHK). Pihaknya mengecam keras kebijakan yang dilakukan Tjetjep yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. "Kami meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas mengusut dugaan KKN di lingkungan Pemkab Cianjur," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Cianjur, Tjtejep Muchtar Soleh melalui Kepala Infokom, Sudrajat Laksana mengatakan, tuntutan agar bupati mundur dari jabatannya terkait dengan maraknya kasus dugaan KKN, merupakan salah satu wacana demokrasi dan merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
"Untuk menurunkan seorang bupati itu ada mekanisme yang harus ditempuh. KKN yang dituduhkan itu, saat ini baru sebatas dugaan. Paling tidak penurunan bupati itu juga didasarkan dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati di hadapan DPRD. Hasilnya dapat dilihat dan dievaluasi, apakah kinerja bupati baik atau tidak," katanya.
Sumber : Bisri Musthofa -Galamedia
0 komentar
Posting Komentar