Sebagian dari kasus-kasus tersebut telah berhasil ditangani sesuai dengan aturan kepegawaian dan sisanya masih dalam proses. Dari jumlah itu ada kasus dugaan penyelewengan beberapa dana bantuan dari pemerintah, pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Selain itu ada pula kasus beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang enggan melakukan kegiatan. Di Cianjur ada 14 dinas, 7 kantor, 4 badan, 30 kecamatan dan 348 desa, sementara jumlah auditor di Bawasda sangat terbatas.
"Terus terang dengan banyak kasus itu kita cukup keteteran karena jumlah auditor kita hanya sekitar 13 orang," ungkap Sekretaris Bawasda Pemkab Cianjur Rachmat Sudarman kepada wartawan, kemarin.
Hampir setiap minggu Bawasda menerima laporan namun ada kasus yang memenuhi syarat dan ada yang tidak. Pada tiga bulan terakhir ini ada sekitar 13 kasus yang diperiksa. Dari jumlah kasus-kasus itu kebanyakan terkait dengan PP 30 tahun 1980, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1980 dan UU Nomor 1 tahun 1974.
Kasus dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pekan ini menjadi sorotan utama Bawasda. "Padahal telah jauh hari kami melakukan sosialisasi agar jangan macam-macam dengan anggaran kedua bantuan untuk sekolah itu," ujar Rachmat.
Ada tiga kasus temuan terakhir Bawasda, yakni 1 kasus penyelewengan APBD serta dua kasus pelanggaran undang-undang. "Kasus tersebut sudah kita laporkan kepada Bupati Cianjur sebagai pemilik kebijakan dalam memberikan sanksi terhadap para pelaku," sebutnya.
Setelah sanksi diputuskan oleh bupati, selanjutnya Bawasda melakukan koordinasi dengan instansi terkait. "Bila sanksi yang diberikan bupati berupa penurunan kepangkatan, maka kita akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD)," tambahnya.(nag)
Kasus yang Ditangani Bawasda Cianjur:
No. Jenis Pelanggaran Jumlah
1. Kasus Merugikan Negara 24 Kasus
2. Kasus Pelanggaran Undang-Undang 39 Kasus
3. Kasus Penyimpangan Anggaran 43 Kasus
4. Kasus Hambatan Kelancaran Proyek 38 Kasus
5. Kasus Kelemahan Administrasi 228 Kasus
6. Kasus Pelanggaran Prosedur 71 Kasus
0 komentar
Posting Komentar