Ratusan Pejabat Dites Urine

CianjurNEWS (3/12) LANGKAH Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Cianjur, Ahmad Warsoma, tertegun di depan pintu toilet Gedung Bale Prayoga Kompleks Pemkab Cianjur. Di tangannya tergenggam sebuah toples plastik kecil berlabel tulisan namanya. Sementara itu, di belakangnya berjejer para camat dan kepala dinas serta pejabat lain.

Adegan tersebut bukan dalam rangka buang air massal atau pembersihan toilet, tapi kegiatan tes urine yang dilakukan terhadap jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Cianjur. Mulai dari sekretaris daerah hingga camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan tes urine. Para pejabat ini menjalani tes sejak pagi hingga sore secara maraton.

Dr. Tresna Gumelar, koordinator kegiatan ini, menjelaskan, tes urine ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-36 Korpri di Kabupaten Cianjur. Tresna mengatakan, seluruh kegiatan dilakukan dalam pengawasan sehingga tidak mungkin terjadi kecurangan. "Setiap WC yang dipakai sudah steril dan dijaga," katanya.

Dituturkan Tresna, sebanyak 182 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Cianjur terdiri dari 20 pejabat eselon II dan 162 pejabat eselon III, mengikuti kegiatan tes ini. Sejumlah pejabat mulai dari Kepala Dibaleka (Dinas Badan Lembaga dan Kantor) hingga pejabat setingkat camat dan kasubdin, sejak pukul 8 pagi memadati ruangan Bale Prayoga. Usai mengisi daftar isian dan mengambil toples plastik, mereka langsung menuju kamar mandi dengan dikawal petugas dari Dinas Kesehatan dan RSUD Cianjur.

Beberapa petugas yang berjaga di ruang kamar mandi, langsung mendata kembali semua toples berisi urine para pejabat tersebut. "Pemeriksaan urine akan dilakukan di laboratorium RSUD Cianjur. Hasilnya baru bisa diketahui setelah 3-4 hari, yang selanjutnya akan kita serahkan laporannya kepada Korpri Kab. Cianjur," kata Tresna.

Tresna menambahkan, jika ada di antara PNS yang terbukti positif mengonsumsi zat adiktif, pihaknya akan segera memanggil untuk dimintai keterangannya. Pihaknya, akan mengusulkan agar PNS tersebut berkonsultasi dengan petugas medis kejiwaan.

"Mengenai masalah sanksi jika ada PNS yang terbukti positif mengonsumsi narkoba, ada instansi yang lebih berkompeten menangani masalah tersebut. Kita hanya merekomendasi hasil laporan tes. Selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang menangani disiplin pegawai," terangnya.

Pelaksanaan tes urine itu sendiri cukup mengagetkan beberapa pejabat. Selain dilakukan secara mendadak. Meskipun termasuk agenda kegiatan rutin setiap tahun dalam rangka memperingati HUT Korpri, para pejabat tersebut tidak diberi tahu jadwalnya. "Saya kira dilaksanakan di Jati, Bojongpicung," ujar Arif, salah seorang camat.

Berbagai tingkah pun terlihat saat itu. Megawati, pejabat eselon III di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), malah sempat tidak bisa buang air kecil meskipun sudah dipaksa. Dia pun beberapa kali bolak-balik ke toilet, tapi toples miliknya tetap kosong. "Ternyata kalau dipaksa-paksa malah susah keluar (buang air kecil)," tuturnya sambil tersenyum