Tjetjep mengaku tidak mendengar kalimat guyonan kurang etis yang dilontarkan oleh Hidayat seperti yang dituduhkan oleh Ketua Komisi III Rudi Syachdiar yang kemudian disampaikan ke Komisi I. Dia berkilah ketika berada di ruangan Mess Pemkab di Sindangbarang banyak orang termasuk para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
"Ah, teu ngadangu (ah, saya tidak mendengar, red) karena saat itu banyak orang di ruangan. Kalau pun itu terucap mungkin hanya kelakar saja," ujar Tjetjep saat dicegat Radar usai menghadiri rapat koordinasi ketahanan pangan di gedung eks Bappeda, kemarin.
Sumber : Radar Bogor
Ditanya terkait desakan dari DPRD agar Hidayat Atori dinonaktifkan, Tjetjep menegaskan harus ada mekanisme sesuai aturan. "Soal pecat-memecat itu ada ketentuannya," tandasnya seraya mengaku hingga kemarin belum menerima nota desakan dari Komisi I.
Tjetjep yang didampingi Sekda Maskana Sumitra menyatakan Pemkab telah meminta maaf di hadapan anggota dewan saat rapat Panmus Anggaran Senin lalu. "Ya, jika memang perkataan itu sempat terlontar kita minta maaf," ujarnya sambil berlalu.
Emosi anggota dewan rupanya belum mereda. Ketua Komisi III Rudi Syachdiar menyebut Senin pekan depan (18/2) dewan akan melakukan rapat Panmur terkait masalah tersebut. "Lihat saja nanti di Panmus," tegas Rudi dengan nada serius.
Sekretaris Komisi I yang juga Ketua Fraksi PBB Moch Toha saat dihubungi Radar kemarin membenarkan bahwa Panmus akan membahas masalah terkait Hidayat Atori sesuai jadwalm yang sudah diagendakan meski nota desakan Komisi I masih berada di meja pimpinan dewan.
"Panmus juga akan membahas perkataan Kadis P dan K (Hidayat Atori, red). Nota komisi sendiri harus ada pengantar dari pimpinan dewan dan kebetulan hari ini (kemarin, red) pimpinan masih ada di Bandung jadi belum ditandatangani," jelasnya.
Toha meyakinkan nota akan masuk eksekutif Senin mendatang dan Komisi I kemarin juga telah mengundang Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk meminta tindakan tegas kepada Hidayat.
Pimpinan lima fraksi di DPRD pun terus bereaksi atas guyonan Hidayat Atori yang dianggapnya tidak etis. Toha menegaskan tidak menutup kemungkinan dewan akan menggunakan hak interpelasi kepada eksekutif jika tidak melakukan langkah-langkah konkrit. "Sikap fraksi mendesak bupati segera menindak, jika tidak urusan ini akan panjang," tegasnya.
Sementara itu Kadis P dan K Hidayat Atori saat dikonfirmasi Radar membantah tudingan melecehkan anggota dewan di depan bupati dan pejabat teras Pemkab Cianjur lainnya. Hidayat mengaku ketika itu hanya berniat humor.
0 komentar
Posting Komentar