Ancaman itu terkait permasalahan ucapan Hidayat yang dianggap telah menyinggung perasaan legislatif dalam pertemuan informal dengan Bupati Tjetjap Muchtar Soleh yang juga dihadiri kepala SKPD di Mess Pemkab Cianjur di Sindangbarang pekan kemarin.
"Surat pengantar nota Komisi I sudah saya tandatangani tadi pagi (kemarin pagi, red) dan telah dilayangkan kepada eksekutif melalui sekretariat dewan (sekwan).
Kita tinggal menunggu sikap eksekutif. Harus ada pembelajaran dari kasus ini," tegas Ketua DPRD Cianjur H Ade Barkah Surachman saat dicegat wartawan usai pertemuan tertutup panitia musyawarah (Panmus) dengan para pimpinan fraksi di DPRD Cianjur, kemarin.
Pantauan Radar di gedung DPRD, Panmus yang dihadiri ketua-ketua fraksi itu tidak memenuhi quorum karena nota komisi belum direspon oleh eksekutif. Dewan masih menunggu langkah konkrit eksekutif dalam menanggapi kasus tersebut.
Panmus terus mendesak ingin mengetahui kebenaran ucapan yang dilontarkan Hidayat dalam pertemuan informal tersebut.
Hidayat Atori saat dikonfirmasi Radar enggan berkomentar lebih jauh terkait kasus itu. Dia memilih diam karena semua telah dilimpahkan kepada unsur pimpinan. "Saya tidak bisa berkomentar dulu," ucap Hidayat melalui telepon selulernya, kemarin.
Sebelumnya Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh mengaku tidak pernah mendengar ucapan kurang etis yang dilontarkan Kadis P dan K Hidayat Atori meski dirinya duduk berdekatan dengan Ketua Komisi III Rudi Syachdiar.
Tjetjep mengaku, saat berada di ruangan Mess Pemkab Sindangbarang tengah banyak orang termasuk para kepala SKPD. "Ah, teu ngadangu (ah, saya tidak mendengar, red) karena saat itu banyak orang di ruangan. Kalau pun itu terucap mungkin hanya kelakar saja," ujar Tjetjep saat dicegat Radar usai menghadiri rapat koordinasi ketahanan pangan di gedung eks Bappeda, pekan kemarin.
Ditanya terkait desakan dari DPRD agar Hidayat Atori dinonaktifkan, Tjetjep menegaskan harus ada mekanisme sesuai aturan. "Soal pecat-memecat itu ada ketentuannya," tandasnya.
0 komentar
Posting Komentar