KUD Harus Diberdayakan Lagi

CianjurNEWS(23/2) PADA umumnya petani di Kab. Cianjur adalah kaum kuli atau buruh tani. Stok permodalan yang dimiliki pun relatif minim. Akibatnya, posisi tawar mereka amat lemah jika memasuki mekanisme pasar. Oleh karena itu, agar laju usaha mereka terlindungi, koperasi unit desa (KUD) harus diberdayakan.

"Kalau memang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat kecil atau berkomitmen mengangkat derajat kehidupan ekonomi masyarakat miskin yang kebanyakan hidup di pelosok perdesaan, Pemkab Cianjur harus memberdayakan KUD," ujar Ketua Komisi II DPRD Kab. Cianjur, Cecep Syahru Wirahma di ruang kerjanya, Rabu (20/2).

Menurut dia, belakangan ini, disinyalir ada penurunan gairah di kalangan petani untuk menjalankan usahanya. Sebab, mereka berdalih kehidupan ekonomi jalan di tempat. Justru, yang untung atas jerih payah mereka adalah para tengkulak, pengijon, atau para distributor pupuk.

"Banyak yang beralih profesi meninggalkan usaha tani lantaran pertanian sudah tidak memiliki daya tarik," kata Cecep. Ditambahkannya, KUD yang semula diposisikan sebagai pengayom para petani, kini fungsinya semakin minim.

Oleh karena itulah, tuturnya melanjutkan, agar usaha bertani memiliki daya tarik, KUD sebagai institusi yang akan memproteksi mereka perlu disemarakkan kembali. Dengan berfungsinya KUD, akan mendorong gairah usaha tani sekaligus meningkatkan produksi hasil pertanian yang pada ujung-ujungnya mengangkat derajat ekonomi masyarakat.

Diakuinya, salah satu penyakit KUD terletak pada pengurusnya yang tidak beres. Namun, ini bukan berarti harus membiarkan KUD mati. Revitalisasi harus terus dilakukan. "Saya yakin bisa. Di Jatim atau daerah lainnya banyak KUD yang tangguh dan benar-benar mensejahterakan anggotanya," kata Cecep.

Menurut Cecep, banyak cara untuk memberdayakan KUD. Dia pun yakin pihak pemerintah mengetahui persis. "Kami yakin Dinas Koperasi dan UKM Kab. Cianjur lebih tahu. Sekarang yang penting tinggal niat serta keberpihakan dari bupati serta dinas terkait," ujarnya.

Cecep menuturkan, saat ini banyak lembaga dan program strategis untuk mensejahterakan masyarakat yang dipandang sebelah mata, seperti KUD, pos pelayanan terpadu (Posyandu), dan Kelompencapir. Padahal, kalau benar berkomitmen dengan visi lebih sejahtera, pemerintah seharusnya lebih memberdayakannya. "Tak perlu sibuk-sibuk bikin institusi baru, program baru, dan tektek-bengek lainnya. Yang sudah ada saja berdayakan. Kalau pun ada kekurangan, tinggal dilengkapi," ungkapnya memungkas.