PPK Keluhkan Anggaran Penyaluran Logistik

CianjurNEWS(31/3) Anggaran penyaluran logistik pemilihan gubernur-wakil gubernur (Pilgub) Jawa Barat masih dikeluhkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Agrabinta, Cianjur selatan. Pasalnya, medan yang ditempuh dalam penyaluran logistik ke beberapa desa cukup sulit dijangkau sehingga anggaran yang disediakan sangat tidak mencukupi.

Ketua PPK Agrabinta Tedi menyayangkan minimnya anggaran penyaluran logistik dari PPK ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya Rp 100 ribu untuk satu kali penyaluran.

Dia menyebut ada enam desa dengan jarak terjauh 15 kilometer yang harus melewati sungai Cisokan dan Cibuni dengan menggunakan sampan. Enam desa itu yakni Bunisari, Mulya Sari, Sinar Sari, Bojong Kaso, Sinar Laut, dan Neglasari.

"Untuk ke TPS yang berada di enam desa itu kalau menggunakan ojek satu kali jalan ongkosnya mencapai Rp 100 ribu karena tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Bahkan ada dua desa yang harus dilewati menggunakan sampan dengan ongkos Rp 20.000," keluh Tedi saat ditemui Radar di Kantor KPUD Cianjur, kemarin.

Selain penyaluran logistik, jarak tempuh warga yang ingin menyalurkan hak suaranya ke TPS juga cukup jauh. Ada lokasi yang tidak bisa dilewati kendaraan roda karena jalan berbatu.

"Meski begitu, dari tingkat kepedulian warga untuk mencoblos tetap tinggi. Hal itu terlihat dari proses pemilihan umum tahun 2004 dan pilkada tahun 2006," ujar Tedi saraya berharap tahun ini juga akan tetap tinggi.

Terkait anggaran penyaluran logistik khusus di Cianjur selatan, Divisi Logistik KUPD Cianjur Adhi Susilo membenarkan jumlahnya masih tidak mencukupi. Alokasi anggaran itu mengacu pada hasil keputusan KPUD Jawa Barat.

Adhi menguraikan, anggaran penyaluran logistik dari KPUD Cianjur ke PPK senilai Rp500 ribu dan jika pergi-pulang (PP) terhitung Rp1 juta. Kemudian dari PPK ke PPS senilai Rp100.000 dan dari PPS ke TPS Rp30.000.