Tinggal Ketegasan Bupati

CianjurNEWS(31/3) Desakan sekelompok mahasiswa yang menginginkan Perda Gerakan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) sebaiknya dicabut tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Salah satu yang menolak keinginan itu ialah Gerakan Reformis Islam (Garis) Kabupaten Cianjur.

Gerakan ini menilai jika Perda Gerbang Marhamah dicabut akan lebih banyak membuka peluang bagi masyarakat melakukan tindakan negatif. "Diberlakukan Perda Gerbang Marhamah masih banyak orang melakukan maksiat, apalagi jika Perda itu dicabut, apa tidak akan miris nantinya?" ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Garis Cianjur Dede Sopyanudin kepada Radar, kemarin.

Dede menyebut Perda Gerbang Marhamah telah lolos di Departemen Dalam Negeri setelah melalui proses yang cukup panjang dari berbagai masukan elemen masyarakat. Perda ini dikeluarkan untuk mengarahkan masyarakat untuk berbuat yang lebih baik lagi sesuai norma agama dan kesusilaan.

Perda Gerbang Marhamah pernah dijadikan sumber bahan untuk pembuatan disertasi oleh pegawai Pemkab Cianjur. "Karena itu, jika dicabut, maka saya tidak setuju sekali," tegas Dede.

Menjawab masalah Perda tidak ada sanksi tegas, anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) itu mengatakan tinggal menunggu komitmen Bupati. Pemerintah Kabupaten Cianjur juga harus respon mengenai Perda Gerbang Marhamah. “Salah satunya ditindaklanjuti oleh Bupati melalui surat keputusan (SK) yang isinya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perda itu," saran Dede.